TribunTimur/
Home »

Opini

opini

Inilah Penjara di Indonesia

Sebagai insan Pemasyarakatan yang memiliki integritas, tentu beranggapan bahwa pekerjaan mulia ini belum tentu membuat mereka menjadi kaya.

Inilah Penjara di Indonesia
handover
Marwan Andi Kadir 

Oleh: Marwan Andi Kadir
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Masyarakat awam masih memaknai 'hotel prodeo' sebagai penjara. Bahkan lebih familiar mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan bagi mereka yang melanggar hukum.

Sekilas pandang terhadap persepsi masyarakat tersebut tidak juga dapat disalahkan. Sebab sepintas mereka melihat adanya jeruji besi yang terdapat dalam Lapas dan Rutan.

Perlu perhatian lebih, tidak hanya terhadap letak dan konstruksi bangunannya, namun lebih kepada perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani pidana di lapas atau rutan.

Sejarah sistem kepenjaraan di Indonesia, dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat jera bagi para pelanggar hukum. Perkembangan kepenjaraan di Indonesia mempunyai masa serta ciri tersendiri, yang diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis dan ekonomi.

Pada masa pelaksanaan pidana 'hilang kemerdekaan' di Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berawal pada tahun 1872 hingga tahun 1945. Selanjutnya, masa perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional pada tahun 1945 hingga tahun 1963.

(BACA juga opini: Pendidikan Karakter ala Rhoma Irama)

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo SH (Menteri Kehakiman 10 Juli 1959-13 November 1963), pada 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help