TribunTimur/
Home »

Opini

opini

Ketua KPK dan Kasus e-KTP

Nama-nama petinggi oknum anggota DPR atau pun pejabat negara yang diduga terlibat harus segera diproses hukum.

Ketua KPK dan Kasus e-KTP
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Prof Marwan Mas 

Oleh Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi (Teropong Senayan, 21/10/2016) pernah menyebut Ketua KPK Agus Rahardjo terlibat dalam skandal proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Menurut Gamawan, sebelum menjadi Ketua KPK, Agus Rahardjo menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Agus disebut-sebut sebagai pejabat negara yang meloloskan proyek e-KTP yang saat ini menjadi perhatian luas masyarakat.

Dugaan korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp5,9 triliun itu, kini sudah masuk pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), Jakarta.

Tetapi baru dua orang yang dicokok dan ditetapkan terdakwa dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negari (Kemendagri), yaitu Irman dan Sugoharto.

KPK belum menetapkan tersangka baru, meski publik tahu melibatkan banyak sosok petinggi negera. Pada sidang pertama di Pengadilan Tipikor (9/3/2017), Jaksa Penuntut KPK menyebut 37 orang nama oknum anggota DPR yang diduga menikmati aliran dana proyek e-KTP.

Jangan sampai penyebutan nama itu hanya sekadar upaya “membangun citra” atau ingin menarik dukungan dan simpati publik saja.

BACA juga: Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Tribunnews

Sikap Ketua KPK
Menurut Gamawan Fauzi, pembahasan proyek e-KTP telah dipresentasi di hadapan KPK dan meminta agar mengawasi pelaksanaannya.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help