Sudah Bulan Maret 2017 Blangko e-KTP Makassar Masih Kosong, Discapil Andalkan Surat Keterangan
Terkait dengan permasalahan material, Nielma ogah berkomentar terlalu teknis, pasalnya pengadaan meterial ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ina Maharani
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia saat sedang dilanda krisis material blanko e-KTP. Hal itu juga berdampak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dengan kekosongan material tersebut, Dinas Catatan Sipil Makassar mengeluarkan Suket (surat keterangan) untuk pegangan masyarakat, sebagai pengganti KTP.
Dinas Catatan Sipil Makassar bahkan tak tahu kapan persoalan kekosongan material KTP ini terpenuhi.
Kepala Dinas Catatan Sipil Makassar Nielma Palamba mengatakan pasca kekosongan material sejak 2016 lalu, pihaknya mencatat ada 42 ribu warga Makassar yang memegang suket.
"Kalau kami di kasih info akhir Maret material KTP kembali di kirim ke Makassar, tapi itu hanya sebagian saja," ujar Nielma, Senin (6/3/2017).
Adapun 42 ribu warga yang memegang suket ini, yang sedang melakukan perpanjangan KTP, dan pendaftar baru (pindahan) yang telah melakukan perekaman di Kantor Kecamatan dan Kantor Dinas Catatan Sipil Makassar.
Terkait dengan permasalahan material, Nielma ogah berkomentar terlalu teknis, pasalnya pengadaan meterial ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Sekadar diketahui, setiap pelayanan di kantor pemerintahan dan swasta di Kota Makassar tetap memberikan pelayanan kepada warga pemegang suket.
Suket ini kata Nielma adalah, salah satu solusi yang di lanjutkan Pemerintah Daerah dari instruksi Kemendagri RI di Jakarta.
Saat ini, data Discapil Makassar mencatat bahwa warga Makassar berjumlah 1.768.006.
Sementara itu, Camat Mamajang Fadli Wellang mengaku bahwa dampak dari kekosongan ini membuat dirinya banyak di protes oleh warganya.
Namun ia pun mengaku tak bisa berbuat banyak atas protes warganya, kecuali menenangkan dan memberikannya pemahaman.
"Banyak warga yang bertanya langsung sama saya kapan KTP datang, tapi semuanya ada di Discapil. Kami Pemerintah setempat hanya sebagai pelayan masyarakat di wilayah setempat," ujar Fadli.
Di Mamajang, sebanyak 71 ribu warga, yang bemukim di 13 kelurahan. (*)
