Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov

ini jelas sekali bahwa menteri KP berwenang memberi dan mencabut izin (lokasi reklamasi)

Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - reklamasi-teluk-jakarta_20160413_144629.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aktivitas proyek pembangunan salah satu pulau di kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Rabu (6/4/2016). Pemprov DKI Jakarta menyatakan sebanyak delapan dari 17 pulau yang akan dibangun melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta telah memiliki izin pelaksanaan.
Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - reklamasi-cpi_20160414_082246.jpg
KOMPAS.com/Hendra Cipto
Salah satu kawasan reklamasi Pantai Losari, Center Poin of Indonesia (CPI) yang dilakukanboleh pihak pengembang Ciputra Grup.
Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - battcpi_20160316_195914.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meletakkan batu pertama di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Rabu (16/3/2016). Hadir dalam peresmian Masjid CPI ini yakni Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco, Ketua DPRD Sulsel M Roem, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu mang, Sekda Sulsel Abdul Latief dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. tribun timur/muhammad abdiwan
Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - jembacpi_20160301_224017.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kondisi jembatan yang menghubungkan dua kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar yang terekam dari udara menggunakan Drone, Selasa (1/3/2016). Jembatan berbentuk tongkonan ini memiliki panjang 80 meter dan lebar 40 meter. Hingga kini, proyek jembatan itu telah menelan anggaran sebesar Rp101,5 miliar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Izin Reklamasi Kewenangan Pusat, Bukan Pemprov - reklamasi-teluk-jakarta_20160415_082354.jpg
tribunnews.com
Proyek reklamasi Teluk Jakarta terus berlangsung dan mulai membentuk pulau buatan, Kamis (28/8/2014). Proyek reklamasi dengan rencana membentuk 17 pulau buatan dilakukan untuk membangun kawasan permukiman dan perkantoran yang terintegrasi. Reklamasi dianggap solusi mengatasi keterbatasan lahan di daratan, meskipun ada kekhawatiran juga dapat merusak lingkungan. Kompas/Iwan Setiyawan

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, mengatakan, dalam hal pengelolaan kawasan strategis nasional (KSN), termasuk DKI Jakarta, maka kewenangan memberi izin reklamasi perairan Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kalau kita merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Pasal 50 tahun 2014, perubahan dari Undang-undang 2007, ini jelas sekali bahwa menteri KP berwenang memberi dan mencabut izin (lokasi reklamasi)," kata Riza dikutip kompas.com saat diskusi dengan topik "Masih Perlu Reklamasi?" di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menerbitkan izin terkait reklamasi untuk pulau G, F, I dan pulau K.

Izin ini dikeluarkan pada akhir tahun 2014, bahkan memasuki 2015.

Ahok mengeluarkan izin reklamasi ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Sementara UU Nomor 1 Tahun 2014 sudah lebih dulu berlaku sebelum Ahok mengeluarkan izin tersebut.

Baca juga: [Danny: Proyek CPI Paling Besar Pelanggarannya]

[Gubernur Syahrul Minta Danny Urus Proyek Reklamasi CPI]

[Soal CPI, KPK Bisa Tahan Gubernur]

[Legislator: CPI Masalah Besar]

Halaman
1234
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved