Land Mark Makassar
Pemprov Kembali Ajukan Anggaran Tambahan Pembangunan CPI
Pemprov Kembali Ajukan Anggaran Tambahan Pembangunan CPI
Penulis: Aqsa Riyandi Pananrang | Editor: Muh. Irham
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali mengajukan usulan tambahan anggaran pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar.
"Kita berharap ada tambahan-tambahan dan akan diajukan pada APBN perubahan," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Jumat.
Pemprov Sulsel baru-baru ini mengusulkan anggaran senilai Rp41 miliar. Dari usulan tersebut, pemprov kemudian memperoleh Rp19 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan plaza atau ruang terbuka publik sebagai hasil dari kunjungan kerja gubernur di sejumlah kementerian.
"Plaza tersebut ruang terbuka yang luasnya lima kali lebih besar dari Lapangan Karebosi dan akan menjadi ruang terbuka terbesar keempat di dunia," jelasnya.
Di lokasi tersebut juga akan dibangun Wisma Negara sebagai simbol bahwa Sulsel adalah daerah yang harus diperhatikan di luar Jawa.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel Syarief Burhanuddin menjelaskan dana Rp19 miliar tersebut akan dimanfaatkan khusus untuk pembangunan area plaza seluas 16 hektare, sekaligus berfungsi sebagai pemecah ombak serta mencegah sedimentasi Pantai Losari. Area ini ditargetkan rampung 2012.
Proyek ini akan menambah panjang Pantai Losari dari 800 meter menjadi tiga kilometer dan di dalamnya terdapat stadion olah raga berkapasitas 50 ribu orang serta lokasi pengolahan terumbu karang.
Gubernur menambahkan, CPI adalah sebuah program baru dan membutuhkan sosialisasi secara terus menerus.
"Bukan milik pemprov atau pemkot saja, tapi milik bangsa Indonesia sebagai sebuah 'landmark' dan peradaban baru. Tidak boleh keluar dari tata ruang, saya dengan wali kota akan mendorong. Kalau secara teknik di lapangan ada benturan itu hal biasa saja," jelasnya.
Menurutnya memang tidak mudah dalam merealisasikan proyek ini. "Bisa saja gubernur dan wali kota berganti tapi harus tetap jalan," katanya.
Dia berharap tidak ada yang melihat proyek ini sebagai kepentingan pribadi atau bahkan menghadirkan alas hukum yang tidak benar.
"Wali kota siapkan tata ruang dan gubernur mengisi program-program. Saya dan wali kota cukup kuat berkoordinasi begitu juga dengan pemerintahan sebelumnya," jelasnya seperti dikutip dari Antara.(*)
"Kita berharap ada tambahan-tambahan dan akan diajukan pada APBN perubahan," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Jumat.
Pemprov Sulsel baru-baru ini mengusulkan anggaran senilai Rp41 miliar. Dari usulan tersebut, pemprov kemudian memperoleh Rp19 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan plaza atau ruang terbuka publik sebagai hasil dari kunjungan kerja gubernur di sejumlah kementerian.
"Plaza tersebut ruang terbuka yang luasnya lima kali lebih besar dari Lapangan Karebosi dan akan menjadi ruang terbuka terbesar keempat di dunia," jelasnya.
Di lokasi tersebut juga akan dibangun Wisma Negara sebagai simbol bahwa Sulsel adalah daerah yang harus diperhatikan di luar Jawa.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel Syarief Burhanuddin menjelaskan dana Rp19 miliar tersebut akan dimanfaatkan khusus untuk pembangunan area plaza seluas 16 hektare, sekaligus berfungsi sebagai pemecah ombak serta mencegah sedimentasi Pantai Losari. Area ini ditargetkan rampung 2012.
Proyek ini akan menambah panjang Pantai Losari dari 800 meter menjadi tiga kilometer dan di dalamnya terdapat stadion olah raga berkapasitas 50 ribu orang serta lokasi pengolahan terumbu karang.
Gubernur menambahkan, CPI adalah sebuah program baru dan membutuhkan sosialisasi secara terus menerus.
"Bukan milik pemprov atau pemkot saja, tapi milik bangsa Indonesia sebagai sebuah 'landmark' dan peradaban baru. Tidak boleh keluar dari tata ruang, saya dengan wali kota akan mendorong. Kalau secara teknik di lapangan ada benturan itu hal biasa saja," jelasnya.
Menurutnya memang tidak mudah dalam merealisasikan proyek ini. "Bisa saja gubernur dan wali kota berganti tapi harus tetap jalan," katanya.
Dia berharap tidak ada yang melihat proyek ini sebagai kepentingan pribadi atau bahkan menghadirkan alas hukum yang tidak benar.
"Wali kota siapkan tata ruang dan gubernur mengisi program-program. Saya dan wali kota cukup kuat berkoordinasi begitu juga dengan pemerintahan sebelumnya," jelasnya seperti dikutip dari Antara.(*)
