Legislator Sulsel Pro Kontra Duit Wisma Negara Rp 51 M
Legislator Demokrat tersebut memaparkan, berdasarkan konsultasi komisi D, Sesneg meminta nama wisma negara di Makassar diganti
Penulis: Mahyuddin | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pembangunan Center Poin of Indonesia (CPI) sebesar Rp 51 miliar dibahas lagi Banggar DPRD Sulsel, Selasa (29/12/2015).
Padahal anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung serba guna tersebut pernah ditolak Komisi D DPRD Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin menjelaskan, dilanjutkannya pembahasan RAPBD sesuai hasil konsultasi Komisi D DPRD Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara (Sesneg).
"Hasil konsultasi kami ke Kemendagri meminta untuk melanjutkan pembahasan itu. Kita serahkan kepada Banggar dan pimpinan apakah akan tetap melanjutkan pembahasan apa tidak," kata Darmawangsyah ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/12).
Anggota Komisi DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menyayangkan adanya keputusan tersebut.
"Ini masalah besar kalau tetap dilanjutkan. Pembangunan CPI akan mirip dengan peristiwa pembangunan Taman Mini di Jakarta," kata Selle kepada tribun-timur.com.
Legislator Demokrat tersebut memaparkan, berdasarkan konsultasi komisi D, Sesneg meminta nama wisma negara di Makassar diganti. Alasannya, Sesneg tidak pernah mau menjanjikan dana untuk pembangunan wisma tersebut.
"Konsekuensi dari pembangunan jika dilanjutkan maka APBD kita yang disedot ke sana. Sementara niatnya mau pakai APBN. Itu masalah untuk masyarakat kita ke depan," jelas Selle.
Sebelumnya Komisi D DPRD Sulsel menyatakan penolakan RAPBD pembangunan Wisma Negara di CPI. Alasannya, pembangunan wisma hanyalah pemborosan anggaran daerah. Lebih dananya digunakan untuk pembangunan jalan.
