ACC: KPK Harus Proaktif Usut Proyek Reklamasi di Makassar
Reklamasi, kata Kadir, nilai proyek yang dirintis Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu tidak sedikit.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir, mengatakan, Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) harus aktif mengusut megaproyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di pantai barat Kota Makassar, Sulsel.
Kadir menanggapi komentar Koordinator FIK Ornop Sulsel Asram Jaya, baca: FIK Minta KPK Awasi Ranperda KSP Reklamasi CPI di Makassar, 'Lihat Kasus Sanusi'
"Sebaiknya memang pada reklamasi di Makassar, KPK harus pro aktif, untuk melakukan monitoring dan supervisi," kata Abdul Kadir kepada tribun-timru.com, kamarin.
Reklamasi, kata Kadir, nilai proyek reklamasi itu tidak sedikit, triliunan.
"Mengingat proses reklamasi ini melibatkan modal besar dan bisnis besar, potensi transaksional untuk memuluskan izin dan regulasi reklamasi bisa saja terjadi di pada proses ini," tutur Kadir.
Walhi: Hentikan Reklamasi
Selain FIK dan ACC Sulawesi, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel malah mendesak Presiden Joko Widodo hentikan proyek-proyek reklamasi di Indonesia yang belakangan ini menuai sorotan.
Baca juga: Bos Agung Podomoro Land Ditahan KPK Usai Suap Sanusi
Reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan reklamasi delta barat Pantai Losari Makassar (Center Point Indonesia).
“Ini momen yang tepat bagi Jokowi untuk hentikan semua proyek reklamasi yang sedang berjalan.
Memastikan adanya penegakan hukum serta payung hukum yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir, serta memprioritaskan pemulihan lingkungan pesisir,” kata Asmar dalam siaran persnya kepada tribun-timur.com.
Reklamasi pantai, kata Asmar Exwar, sarat perselingkuhan antara pejabat negara dan pengusaha.
“Kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi itu memungkinkan seperti proyek reklamasi di Makassar, hanya saja belum diusut KPK."
Penangkapan Sanusi dan Bos Agung Podomoro Land, lanjut Asmar, memberikan pesan yang kuat pada publik bahwa proyek reklamasi merupakan bagian dari komersialisasi pesisir dengan bisnis properti, didukung elit politik, dan sarat praktek korupsi.
Dia mengungkapkan, proyek reklamasi di pantai barat Makassar, khususnya, telah mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
