DPRD Wajo Ultimatum SPPG: Sepekan Lengkapi Izin Dapur MBG atau Terancam Sanksi

TRIBUNTIMUR.COM, WAJO – DPRD Kabupaten Wajo mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera melengkapi seluruh administrasi dan perizinan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisi IV DPRD Wajo bahkan memberi tenggat waktu satu pekan.

“Desakan ini berdasarkan laporan masyarakat dan fakta di lapangan. Kami minta seluruh dapur MBG memastikan dokumen dan izin lengkap. Satu minggu ke depan harus tuntas,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Wajo, A.D Mayang, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, jika dalam batas waktu tersebut masih ditemukan pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan secara bertahap sesuai aturan.

Soroti Gizi hingga Limbah

Tak hanya soal administrasi, DPRD juga menyoroti kualitas makanan dan tata kelola operasional dapur.

Beberapa poin yang menjadi perhatian:

• Kualitas dan kandungan gizi makanan
• Kesesuaian anggaran dengan porsi yang disajikan
• Pengelolaan limbah dapur agar tidak mencemari lingkungan

“Akhir-akhir ini banyak keluhan orang tua. Katanya makanan yang didistribusikan kurang bergizi,” ujar Mayang.

Komisi IV juga menyatakan akan turun langsung meninjau dapur SPPG bersama dinas terkait guna memastikan standar operasional berjalan sesuai ketentuan, termasuk ketersediaan sampel menu harian.

SPPG Janji Evaluasi

Menanggapi ultimatum tersebut, pihak SPPG menyatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh.

Wakil Koordinator Regional SPPI Sulawesi Selatan, Nurhalisah, menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan.

“Kami memastikan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Wajo semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

RDP tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Wajo, Sekda Wajo Armayani, Asisten I Ahmad Jahran, Kepala Dinas Kesehatan drg. Armin, Kepala Dinas Pendidikan Alamsyah, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

35 Dapur MBG Tak Kantongi Dokumen IPAL