Menteri PKP: Wajo Layak Jadi Contoh Penanganan Kawasan Kumuh, Gelontorkan Rp20,61 Miliar

TRIBUNTIMUR.COM, WAJO - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau kondisi rumah warga di kawasan kumuh Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Jumat (12/9/2025). 

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara itu, politikus sekaligus menteri di Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum menjabat menteri, karier politiknya lebih banyak dihabiskan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ia menjadi anggota DPR selama beberapa periode, yaitu dari tahun 2004 hingga 2019.

Pada awal tahun 2024, Maruarar Sirait memutuskan untuk keluar dari PDI-P dan kemudian mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Setelah itu, ia dilantik menjadi menteri pada 21 Oktober 2024.

Selain dikenal di dunia politik, ia juga adalah seorang pengusaha.

Maruarar Sirait merupakan putra dari politikus senior mendiang Sabam Sirait, salah satu pendiri PDI-P.

Kunjungan kerja Menteri kelahiran Medan, Sumatera Utara 23 Desember 1969 itu didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Dirut PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dan Dirut PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi.

Andi Iwan Darmawan Aras  adalah Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ia lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar) pada 26 Juni 1976.

Karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra.

Sejak 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II.

Di DPR, ia aktif di Komisi V yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan desa tertinggal.

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi V.

Selain di dunia politik, Andi Iwan juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan aktif di berbagai organisasi, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dengan tugas utama untuk mengembangkan dan memperkuat pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia.

PNM, adalah BUMN yang bergerak di sektor pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Didirikan pada tahun 1999, PNM memiliki misi utama untuk membantu para pelaku UMKM, terutama yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, agar bisa berkembang dan naik kelas.

PNM menyediakan permodalan sekaligus program pemberdayaan dan pendampingan.

Turut didampingi Bupati Wajo, Andi Rosman dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Maruar menyebut banyak program negara hadir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Ibu kota Kabupaten Wajo adalah Sengkang.

Berjarak sekitar 250 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulsel.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 kilometer persegi atau 250.619 hektare.

Luas ini menjadikannya sekitar 4,01 persen dari total luas Sulsel.

Secara topografi,  Wajo memiliki wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan danau seperti Danau Tempe.

"Salah satu orang yang gigih memperjuangkan program yakni bapak Andi Iwan Aras termasuk Bupati Wajo, luar biasa," ujarnya.

Ia memastikan program penanganan kawasan kumuh benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Wajo ini bisa menjadi contoh yang baik dengan programnya yang tepat sasaran bukan sekadar pembangunan melainkan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh masyarakat," urainya.

Kata Maruar, program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini tercatat sebanyak 45.000 unit. Tahun depan mencapai 400.000 unit.

BSPS adalah program bantuan dari pemerintah Indonesia bertujuan  membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memperbaiki atau membangun rumahnya menjadi layak huni.

Program ini sering disebut juga sebagai bedah rumah. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas rumah yang sudah ada, bukan membangun rumah baru dari nol.

"Luar biasa peningkatannya, program itu bersumber dari APBN serta dukungan PT SMF dan PNM. 

Didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama Direktur Utama PT SMF dan jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo, Maruarar menyusuri jalanan sempit dan melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni. 

Tampak ia berdialog dengan warga mengenai kebutuhan dasar seperti sanitasi, jalan lingkungan, hingga ruang terbuka hijau.

Melaui program ini, Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20,61 miliar. 

Rinciannya, penanganan kawasan kumuh seluas 24,05 hektare senilai Rp9,1 miliar, BSPS untuk 361 unit rumah sebesar Rp7,22 miliar, peningkatan kualitas sanitasi rumah Rp2,75 miliar serta pembangunan baru 24 unit rumah tidak layak huni senilai Rp1,32 miliar.

Selain itu, kawasan ini juga akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa rehabilitasi Taman Udang, pembangunan drainase 2.320 meter, peningkatan jalan lingkungan 2.412 meter, 328 unit tempat sampah fiberglass, hingga bantuan sanitasi rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan program perumahan dan permukiman di Wajo sudah berjalan hampir satu dekade. 

Ia berharap dukungan dari Kementerian Perumahan terus berlanjut agar jumlah penerima manfaat semakin bertambah.

“Selama hampir 10 tahun, berbagai program perumahan sudah masuk ke Wajo," kata dia.

"Kedepannya, kami ingin agar jumlah bantuan rumah swadaya dan peningkatan kualitas permukiman bisa lebih banyak lagi sehingga masyarakat makin sejahtera,” ucapnya.

Kata Andi Iwan, untuk mengakodomir semua kebutuhan masyarakat terkait BSPS, tidak bisa dalam satu kebijakan.

"Secara peresentase total keseluruhan 45.000 unit, Kabupaten Wajo terbilang besar untuk skala Kabupaten," paparnya.

"Kedepan kami akan perjuangkan 10 kali lipat untuk Kabupaten Wajo khususnya," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Wajo, Andi Rosman memberi apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian besar terhadap daerahnya.

Andi Rosman adalah  birokrat senior yang saat ini menjabat sebagai Bupati Wajo.

Ia terpilih sebagai Bupati Wajo pada Pemilihan umum Bupati Wajo 2024 dan dilantik pada 20 Februari 2025.

Sebelum menjadi bupati, Andi Rosman memiliki karier yang panjang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Maros selama 31 tahun.

Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya diantaranya, Camat Turikale, Maros, Staf Ahli Sosial Politik Pemerintah Kabupaten Maros
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maros.

Andi Rosman lahir pada 8 November 1972 di Kabupaten Wajo.

Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas dalam birokrasi pemerintahan daerah.

“Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri dan dukungan Presiden, bahkan atas seluruh program yang telah diterima masyarakat kita," sebutnya.

"Wajo memiliki empat wilayah kumuh yang sangat membutuhkan intervensi. Kami yakin dengan program ini masyarakat akan lebih sejahtera dan lingkungan menjadi lebih layak huni,” paparnya.

Di sela kunjungan, Menteri menyempatkan melihat prosesi Mappatettong Bola (Mendirikan Rumah) di kawasan tersebut. (*)