Transformasi Birokrasi: Dari Cepat Bertindak Menuju Cepat Berubah

Oleh Bansuhari Said,

Camat Pattallassang/ASN Pemkab Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketika Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan konsep “TAKALAR CEPAT: Cepat berpikir, cepat bertindak, cepat hasilnya”, banyak yang menafsirkan itu sekadar jargon birokrasi. 

Padahal, bila dibaca dalam konteks tantangan fiskal 2026, dengan berkurangnya dana transfer sebesar Rp159 miliar dan kewajiban membayar utang PEN sekitar Rp50 miliar, visi ini bukan pilihan, melainkan keniscayaan struktural.

Birokrasi Tidak Bisa Lagi “Santai”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN dengan jelas menuntut output dan outcome yang terukur.

Namun kenyataannya, sebagian birokrat masih berpikir dalam logika rutinitas, bukan logika kinerja.

Ketika “cepat” menjadi arah kebijakan daerah, yang sebenarnya diminta bukan sekadar mempercepat laporan, tetapi mempercepat perubahan mindset.

Transformasi birokrasi yang diuraikan dalam materi “Leaders Talk” — People, Kinerja, Efisiensi, Etos Kerja, dan Result — mencerminkan paradigma baru bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi mesin inovasi publik.

Di sinilah konsep “kompetisi antar unit kerja” dan “program unggulan yang dilombakan” menjadi bentuk konkret penerapan prinsip merit system sebagaimana diamanatkan UU ASN.

Efisiensi Bukan Pemangkasan, Tapi Ketepatan

Bupati menyoroti efisiensi karena realitas fiskal makin ketat.

Namun, efisiensi yang dimaksud tidak semata soal pemangkasan anggaran, melainkan alokasi cerdas berbasis dampak.

Pasal 391 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pelayanan publik.

Artinya, “TAKALAR CEPAT” baru bisa terwujud bila setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan perubahan nyata di lapangan, bukan hanya angka serapan di SPJ.

Front End dan Back End: Dua Sisi Kinerja yang Tak Terpisah

Dalam paparan “Leaders Talk”, disebutkan peran front end (Camat, Lurah, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, RSUD, Capil, PTSP, DLHP) dan back end (seluruh perangkat daerah) dalam rantai pelayanan publik.

Ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: tanggung jawab mutu pelayanan tidak berhenti di meja pelayanan, tetapi di seluruh sistem pendukungnya.

Cepat bukan berarti terburu-buru. “Cepat” yang diharapkan adalah birokrasi yang paham proses, menguasai teknologi, dan mampu memecahkan masalah tanpa birokratisasi yang berlapis.

Dari Slogan ke Sistem

Pertanyaan kritisnya adalah apakah “TAKALAR CEPAT” akan berhenti sebagai slogan atau berkembang menjadi sistem manajemen kinerja yang terintegrasi? Di sinilah tantangan terbesar.

Tanpa governance framework yang kuat, indikator kinerja yang terukur, reward and punishment yang konsisten, serta keterlibatan publik dalam evaluasi, maka “cepat” hanya akan menjadi euforia sesaat.

Namun jika dijalankan serius, konsep ini berpotensi menjadi model reformasi mikro di level kabupaten.

Takalar bisa menjadi contoh bagaimana keterbatasan fiskal justru memacu efisiensi, bukan kelumpuhan birokrasi.

Spirit “Daeng Manye”

Dalam salah satu slide, tertulis kalimat sederhana namun penuh makna, “Untuk maju harus punya semangat, mau belajar, dan mau berubah.”

Kalimat ini layak menjadi roh birokrasi Takalar. Karena perubahan bukan soal kecepatan tangan, tapi kecepatan pikiran.

Dan transformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya kebijakan baru, tetapi dari berkurangnya alasan untuk tidak berubah. (*)