Daya Beli Terancam!

Hal ini disebabkan tingginya ketergantungan pada bahan bakar diesel.

Tekanan biaya tersebut berpotensi memicu efek berantai.

Mulai dari kenaikan biaya produksi hingga harga jual di tingkat konsumen.

“Efek domino ini yang berbahaya. Biaya angkut naik, harga bahan baku ikut naik, lalu harga jual meningkat,” jelasnya.

Lukman menilai, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Keterbatasan daya tawar membuat banyak pelaku usaha sulit menaikkan harga. Akibatnya, margin keuntungan terpaksa ditekan.

Untuk meredam tekanan inflasi, pemerintah pusat dan daerah didorong memberikan insentif yang tepat sasaran.

Bantuan diharapkan menyasar sektor produktif yang terdampak langsung, seperti nelayan, angkutan umum, dan distribusi pangan.

“Bukan subsidi harga secara umum, tetapi bantuan yang spesifik, seperti bantuan tunai atau kuota BBM berbasis identitas usaha. Ini lebih efektif menjaga biaya produksi tetap terkendali,” ujarnya.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok perlu diperkuat.

Langkah ini penting untuk mencegah kelangkaan dan panic buying yang bisa memperparah inflasi.

Di sisi lain, pelaku usaha juga diminta melakukan efisiensi operasional.

Optimalisasi rute distribusi dan konsolidasi pengiriman dinilai dapat membantu menekan biaya serta menjaga stabilitas harga.

Rakyat Tertekan

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, melayangkan protes keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Kebijakan ini dinilai berdampak luas hingga ke masyarakat ekonomi bawah.

Ia menilai, kenaikan tersebut terjadi di tengah sulitnya akses masyarakat terhadap BBM subsidi di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan situasi di lapangan.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti, Minggu (19/4/2026).

Di berbagai daerah, masyarakat disebut masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi.

Bahkan, tidak jarang stok habis sebelum semua kebutuhan terpenuhi.

Situasi ini memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi.

Padahal, harga BBM nonsubsidi saat ini justru mengalami kenaikan signifikan.

“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tegasnya.

Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

Ia menekankan adanya aspek keadilan bagi masyarakat.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat dan sensitivitas pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memindahkan beban ekonomi langsung ke masyarakat.

Terutama bagi kelompok yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan, maka beban langsung berpindah ke pundak rakyat,” jelasnya.

Mufti turut mempertanyakan keputusan kenaikan harga di tengah kondisi global yang mulai membaik.

Ia menilai langkah tersebut tidak tepat.

“Yang membuat heran, ketika situasi global mulai mereda, justru harga dinaikkan,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera memperbaiki distribusi BBM subsidi.

Khususnya di daerah yang masih mengalami kelangkaan.

Menurutnya, penting untuk memastikan masyarakat yang berhak benar-benar dapat mengakses BBM subsidi.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya tinggi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta lebih responsif terhadap dinamika harga minyak dunia.

Penyesuaian harga dinilai perlu segera dilakukan jika kondisi global membaik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan masyarakat baru bergerak,” kata Mufti.(*)