Kepuasan ke Prabowo 79,9 Persen, Pengamat Unibos Beri Catatan Penting

Ringkasan Berita:

• Arif Wicaksono mengatakan, hasil survei ini menjadi gambaran terhadap kinerja pemerintah Prabowo dari masyarakat
• Ia meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat banyak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Tingkat Kepuasan masyarakat atas kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.

Survei ini dikeluarkan oleh Indikator Politik. 

Sampling yang diambil 15-21 Januari 2026 merincikan 13,0 persen masyarakat sangat puas dengan kinerja Prabowo selama 17 bulan menjabat.

Sebanyak 66,9 persen cukup puas, 17,1 persen kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali dan 0,8 persen tidak jawab/tidak tahu. 

Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Arif Wicaksono mengatakan, hasil survei ini menjadi gambaran terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat.

Akan tetapi, survei ini basis samplingnya responden. Tidak serta bisa mencerminkan daerah sebenarnya. 

Sebab, tingkat kinerja tinggi ini dibarengi dengan banyak masalah dari kebijakan dari dikeluarkan Presiden Prabowo.

“Jadi bersamaan approval rating cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo, tapi juga bersamaan ada banyak masalah,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Rabu (11/2/2026). 

Dosen akrab disapa Arif ini membeberkan kebijakan Prabowo menuai kontroversi.

Yaitu, program makan bergizi gratis (MBG), penyediaan bahan pokok, pengendalian harga kebutuhan, penanganan bencana alam, kasus penonaktifan BPJS PBI dan lain-lainnya.

Menurutnya, masalah-masalah ini patut diperhitungkan oleh Prabowo. 

Meski, approval rating tinggi, tapi harapan masyarakat juga sangat tinggi untuk pemerintahan Prabowo memperbaiki hal yang salah tersebut. 

“Kalau dilihat masyarakat ini masih wait and sea, fifty-fifty. Artinya, mereka menerima, tapi juga berharap Prabowo buat hal lebih dari sekarang,” tuturnya.

Olehnya itu, ia meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat banyak. 

Lantaran tugas utama pemerintah itu melayani masyarakat. Harus mendahulukan masyarakat.

“Ke depannya upaya mengakomodasi kehendak masyarakat di seluruh Indonesia wajib dilaksanakan oleh pemerintah sekarang,” tuturnya. 

Tarik Dukungan

Arif melihat dukungan partai politik kepada Prabowo cukup tinggi. 

Namun, dukungan tersebut ternyata tak bersamaan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini menandakan masyarakat sebetulnya tak berharap kepada Gibran, tapi hanya berharap penuh ke Prabowo. 

Makanya, ia menyebut hasil survei kinerja ini masih fifty-fifty. 

“Di pertengahan pemerintahan Prabowo bisa 79,9 persen tingkat keberterimaan, tapi dengan catatan perbaiki semua masalah, MBG, BPJS dan sebagainya,” sebutnya.

“Kalau tidak masyarakat akan menarik mandat kepercayaan kepada Prabowo di tahun 2029,” tambah dia. 

Arif menyampaikan, Prabowo perlu menyelesaikan persoalan yang ada di 2027. 

Paling tidak diminimalisir, jika sekarang persentasenya 30 persen, diturunkan menjadi 10 persen. 

Alasannya, 2027 akan menjadi tahun tokoh-tokoh politik di pemerintahan Prabowo bermanuver untuk persiapan Pemilu 2029. 

Kalau mereka sibuk urus Pemilu, bisa dipastikan rakyat terabaikan. Bisa saja pada Pemilu mendatang masyarakat tak lagi percaya Prabowo.

“Efeknya ke 2029. Seiring ketidakpercayaan kepada Gibran, beban berat ditanggung Prabowo bersama timnya harus mengakomodasi dikehendaki masyarakat, meskipun, tidak semua bisa diselesaikan secara sempurna,” tuturnya. (*)