Dua BUMN Menang Lelang Gedung Sekolah Rakyat di Sulsel, Anggaran Rp2 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah selesai.

Pantauan Tribun-Timur.com pada Rabu (12/11/2025), pemenang lelang proyek gedung sekolah rakyat sudah tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

SPSE merupakan aplikasi dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital.

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) membagi proyek ini dalam dua paket.

Paket 1 pagu anggaran sebesar Rp. 1.235.383.867.000.

Pemenang lelang ada PT Waskita Karya.

Ada 5 gedung sekolah rakyat dibangun dalam paket satu.

Letaknya di Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Baca juga: KemenPU Gelontorkan Rp 2 T Bangun 9 Sekolah Rakyat di Sulsel, Makassar dan Soppeng Dapat Jatah

Lalu Desa Mario, Kecamatan Kulo,  Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Ketiga di Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Sekolah keempat di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Serta Jl Poros Barru - Parepare, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, Kabupaten Barru.

Paket 2 dimenangkan PT Nindya Karya, adapun pagu anggaran Rp. 996.435.450.000.

Paket ini mencakup pembangunan 4 gedung sekolah.

Mulai dari Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

GOR Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Lalu Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Serta di Pa'rappunganta, Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

"Baru sembilan yang ada (pembangunan) sekolah permanen," tegas Kepala Dinas Sosial Sulsel Malik Faisal di Makassar pada Rabu (12/11/2025).

Baca juga: Pemprov Sulsel Usul Aksara Lontara Jadi Pembelajaran Khusus di Sekolah Rakyat

Sekolah permanen ini disiapkan operasional pada Juni 2026 mendatang.

Sehingga di tahun ajaran 2026-2027, siswa sudah belajar di dung permanen.

"Kabupaten kota yang ada sekolah permanennya itu cuma bisa menyekolahkan anak-anak yang ada dalam wilayahnya,"kata Malik Faisal.

Sedangkan daerah yang tidak memiliki sekolah permanen, siswanya akan difasilitasi pemerintah provinsi.

Sejak di luncurkan pada Juli 2025, 16 sekolah rakyat di Sulsel masih menempati aset milik pemerintah daerah.

Statusnya pun masih sekolah rintisan.

Pembangunan ini akan meningkatkan status menjadi sekolah rakyat permanen

Kontrak proyek sekolah rakyat di Sulsel sudah dimulai pada November 2025.

Proses konstruksi dijadwalkan berlangsung Desember 2025 dan berakhir di Juni 2025.

Presiden Prabowo Subianto disebutnya meminta operasional gedung sekolah rakyat dimulai Juni 2026.

Setiap sekolah dianggarkan sekitar Rp 220 miliar hingga Rp 250 miliar.

"Pembangunan sekolah rakyat ini kan direncanakan kita kontrak tahun ini, tapi dengan skema multi years contract, dari 2025 dan 2026. Ini lama kontraknya direncanakan 7 bulan pelaksanaan," jelas Iwan, Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis KemenPU saat ditemui di Hotel Gammara, Makassar pada Selasa (11/11/2025).

Lahan gedung sekolah rakyat ini merupakan milik pemerintah kabupaten/kota.

Luasnya sekitar 5 hingga 10 hektar.(*)