Tinjau Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan, Stafsus Menko Polkam Neno Hamriono: Buat Juga Jenjang SMK

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meninjau dua Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 20 Agustus 2025. SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar. 

Peninjauan tersebut dipimpin  Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Media Husain Abdullah serta Staf Khusus Menko Polkam Bidang Aktivisme Sosial Budaya Pergerakan dan Ulama Neno Hamriono.

Turut serta dalam rombongan adalah pejabat dari Asisten Deputi Bidkoor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, termasuk kabid-kabid terkait serta analis Kemenko Polkam. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawalan pelaksanaan program prioritas Presiden RI di sektor pendidikan dan sosial.

Dari hasil kunjungan, SR Sentra Wirajaya yang berlokasi di Makassar teridentifikasi masih menghadapi sejumlah kendala seperti kekurangan tenaga pengajar, wali asrama, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan seragam siswa. 

Sekolah ini melayani siswa tingkat SMP dari kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan sistem asrama penuh. Sementara itu, SR Pangurangi di Takalar yang setara tingkat SMA juga menghadapi tantangan serupa, dan juga keterbatasan tenaga administrasi dan sarana operasional.

Namun demikian, para siswa-siswi baik di SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar merasa senang dan bahagia dapat bersekolah di tempat ini. Mereka sangat antusias karena tidak hanya mendapatkan pembelajaran di bidang akademik, tetapi juga pendidikan mengenai pembentukan karakter.

Dalam kunjungan ini Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud Pergerakan dan Ulama, Neno Hamriono, berujar "Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu". Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat  dibentuk dengan tujuan untuk pembangunan karater yang sangat penting untuk dibentuk.

Selain itu Kemenko Polkam juga merekomendasikan agar Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, mempercepat pembangunan sekolah permanen, serta mendorong pembinaan terhadap siswa dan keluarganya. 

Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan keterampilan berbasis minat bakat agar siswa dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri di masa depan. 

"Sekolah Rakyat ini harus dibuat tidak hanya jenjang SMA, tetapi juga SMK, jadi siswa sudah siap kerja,” ujar Neno Hamriono.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna memastikan keberlanjutan program pendidikan berbasis inklusif di wilayah tertinggal, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.(*)