Dinkes Sulsel Targetkan Angka Stunting Turun Akhir Tahun, Kejar Target Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Dinkes Sulsel) menargetkan penurunan angka prevalensi stunting secara signifikan hingga akhir tahun ini. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, angka prevalensi stunting di wilayah ini masih bervariasi antar kabupaten dan kota.

Kabupaten Jeneponto menempati posisi tertinggi dengan prevalensi 37 persen, disusul Enrekang sebesar 34,3 persen, dan Sinjai di posisi ketiga dengan 28,6 persen.

Kota-kota besar seperti Makassar dan Palopo mencatat angka relatif rendah, masing-masing 22,9 persen dan 22,7 persen.

Sementara itu, kabupaten dengan angka stunting terendah adalah Gowa, yang mencatat hanya 17 persen, disusul Sidenreng Rappang 20,3 persen dan Wajo 20,5 persen.

Secara keseluruhan, angka rata-rata prevalensi stunting di Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 23,3 persen.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai program intervensi gizi yang menyasar balita dan ibu hamil.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 angka stunting di Sulsel turun dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen. 

Adapun di mana target prevalensi stunting Sulsel dari baseline 2023 sebesar 27,4 persen dengan target sebelumnya 2025 sebesar 23,9 persen. 

Untuk 2045 target mereka sebesar 6,1 persen.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya.

Kondisi ini disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Bukan hanya masalah tinggi badan, stunting juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta meningkatkan risiko penyakit. 

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar, mengatakan program Stop Stunting difokuskan untuk menekan angka prevalensi dari 23,3 persen menjadi di bawah target nasional, yakni 19,8 persen.

“Kalau bisa lebih baik lagi, minimal kita capai 14 persen sesuai target nasional untuk prevalensi stunting,” katanya saat dihubungi, Selasa (28/10/2025).

Ishaq menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah pendataan dan identifikasi terhadap balita stunting di seluruh kabupaten dan kota. 

Setelah itu dilakukan intervensi berupa pemberian makanan tambahan (PMT), serta edukasi kepada para ibu dan keluarga terkait pentingnya gizi seimbang.

“Program PMT ini bukan sekadar memberi makanan, tapi juga bentuk stimulasi agar masyarakat belajar tentang pola makan bergizi seimbang. Jadi mereka bisa mencontoh dan menerapkannya di rumah,” jelasnya.

Selain untuk balita, edukasi gizi juga diberikan kepada ibu hamil agar kebutuhan gizi selama masa kehamilan terpenuhi.

Ishaq menambahkan, Dinas Kesehatan menargetkan prevalensi stunting di Sulsel dapat turun menjadi 19 persen pada akhir tahun. 

Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama berbagai pihak.

“Ini butuh kolaborasi semua stakeholder. Kalau bisa mencapai 14 persen, tentu lebih bagus lagi. Kita terus dorong melalui aksi Stop Stunting,” katanya.

Beragam program pendukung juga dijalankan untuk mempercepat penurunan stunting, antara lain Gerakan Makan Telur, Gerakan Orang Tua Asuh untuk Anak Stunting, program Dahsyat dari BKKBN, serta Rumah Gizi yang digerakkan oleh PKK di berbagai daerah.

“Intinya kita semua berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting di Sulsel,” ungkapnya.

Sebelumnya,Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengungkap ribuan anak stunting mendapat bantuan insentif.

"Kita juga sudah melaunching program untuk stunting," katanya.

"Ada 15.120 anak stunting yang kita berikan insentif Rp1 juta per anak," jelasnya.

Berikut data stunting Dinkes Sulsel

Jeneponto 37 persen

Enrekang 34,3 persen

Sinjai 28,6 persen

Toraja Utara 27,6 persen

Tana Toraja 27,5 persen

Barru 26,9 persen

Soppeng 26,6 persen

Parepare 26,1 persen

Bone 26 persen

Selayar 25,7 persen

Pangkep 25,2 persen

Bulukumba 25,2 persen

Bantaeng 24,3 persen

Takalar 24 persen

Luwu utara 23,6 persen

Luwu 23,6 persen

Makassar 22,9 persen

Palopo 22,7 persen

Maros 22,4 persen

Pinrang 22,2 persen

Luwu timur 21,8 persen

Wajo 20,5 persen

Sidrap 20,3 persen

Gowa 17 persen