Pemprov Sulsel Usulkan Pembangunan KEK Nikel di Lutim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Investasi pertambangan nikel mulai digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bernilai ratusan triliun dikembangkan di Luwu Timur.

KEK nikel diproyeksikan bernilai 40-100 triliun terletak di Kecamatan Malili, Luwu Timur. 

KEK ini didukung dengan pembangunan Pelabuhan baru di Kabupaten Bone dengan nilai estimasi anggaran Rp200 miliar. 

KEK merupakan wilayah batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan mendapatkan fasilitas tertentu, seperti kemudahan fiskal, perpajakan, dan bea cukai.  

Tujuannya menarik investasi, mendorong industrialisasi, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan daya saing internasional.

KEK dikembangkan berdasarkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi baru.

Baca juga: 9 Proyek di Sulsel Masuk Daftar Baru PSN, 3 Kawasan Industri Termasuk di Lutim dan Takalar

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Muh Saleh menyebut pihaknya  sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tertanggal 15 Oktober lalu, surat tersebut dikirim terkait usulan KEK pertambangan nikel tersebut. 

KEK nantinya akan mencakup pengembangan infrastruktur kawasan industri, hilirisasi nikel dan smelter.

"Kita mulai dengan Feasibility Studies untuk Lutim karena ini Lutim pengembangan menjadi kawasan ekonomi khusus. FS-nya dari APBD. Fisiknya nanti kita menggandeng investor," kata Saleh pada Senin (20/10/2025).

Feasibility Studies pun kini digarap memuat analisis mendalam tentang berbagai aspek memastikan proyek tersebut layak dijalankan.

Termasuk aspek teknis, ekonomi, keuangan, operasional, hukum, lingkungan, dan sosial. 

Studi ini bertujuan menilai potensi keberhasilan, mengidentifikasi risiko.

Menunjang pengembangan KEK, Pemprov Sulsel juga berencana membangun Pelabuhan logistik di Kecamatan Tonra, Bone.

Pelabuhan ini serupa Makassar New Port. 

Pelabuhan logistik memadai sangat dibutuhkan mencakup Teluk Bone. 

Targetnya mampu menopang angkutan barang dan ekspor dari KEK dan kawasan sekitarnya. 

Saat ini pemprov tengah berupaya menggenjot percepatan realisasi investasi KEK dan pelabuhan itu. 

"Yang jelas KEK ini paling lambat 2029 sudah ada progres. Dari investor, bukan APBD," katanya.

Pembangunan di Sulsel memang sedang menggeliat.

Ditengah rencana pengembangan KEK tersebut, proyek nasional di Sulsel ikut terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah Pusat sudah meneken daftar terbaru PSN.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan daftar terbaru melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Proyek Strategis Nasional. 

Dalam daftar tersebut, ada 10 proyek di Sulsel.

Diantaranya Makassar New Port,Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap 1 dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan).

Dari sektor kawasan industri ada tiga titik proyek.

Diantaranya Kawasan Industri Bantaeng.

Kawasan Industri Takalar.

Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP).

Tiga bendungan juga masuk dalam PSN.

Yakni Bendungan Karalloe di Gowa, Bendungan Passeloreng di Wajo serta Bendungan Pamukkulu Takalar.

Terakhir ada Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ahmadi Akil menyambut masuknya 3 kawasan industri dalam PSN.

Pasalnya Sulsel disiapkan menjadi pengelola komoditi dari Kawasan Timur Indonesia.

"Sangat tepat Sulsel harus ada kawasan industri strategis, karena Sulsel hub yang memang kita harap semua komoditi unggulan di Timur nanti akan diolah di Kawasan Industri 3 kabupaten itu," jelas Ahmadi Akil.

Ahmadi Akil menyebut kehadiran kawasan Industri memang akan menarik investor.

Sebab sudah ada kawasan khusus yang dimanfaatkan dalam sektor Industri. 

"Artinya kalau ada KEK Investor lihat bahwa pasti ada perhatian pemerintah," lanjutnya.

Kedepan PSN ini akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pengembangan KEK hingga PSN dari pusat diharapkan mampu menggenjot kesejahteraan masyarakat.(*)