Ketua PKB Sulsel: Kritik Bukan Ancaman, Tapi Alarm Politik

Sebaliknya, aspirasi publik harus dijadikan pengingat agar tetap responsif dan terus berinovasi.

Yang terpenting, kata dia, adalah bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Kalau kita tidak berpikir soal kepentingan yang lebih besar, kita akan terjebak politik sempit. Pemerintah dan partai harus terbuka, dan kader PKB harus sadar bahwa kritik adalah bagian dari proses membangun Sulsel yang lebih baik,” pungkasnya.

Pengamat Nilai Situasi Sosial Mengkhawatirkan

Pengamat politik Unismuh Makassar, Dr Ridwan Fawallang, menilai kondisi sosial saat ini cukup mengkhawatirkan.

Menurutnya, pemerintah dan legislatif harus memperkuat komunikasi dengan publik agar potensi konflik sosial bisa ditekan.

Ia mengingatkan, mandat anggota DPR merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab.

"Mandat adalah perwujudan dari amanah rakyat yang wajib dijalankan secara baik, etis, bertanggung jawab, dan akuntabel oleh wakil rakyat," ujar Ridwan.

Mandat itu, kata dia, bisa hilang jika wakil rakyat tidak mewakili kepentingan umum, baik karena rendahnya kompetensi maupun perilaku yang melanggar etika.

Dalam kondisi demikian, wakil rakyat bisa diminta mundur atau mengundurkan diri secara sadar.

Ridwan juga menyinggung sejarah Kerajaan Gowa, yang mengenal sistem hukum politik bernama Appasuluq, aturan memungkinkan seorang raja dimakzulkan.

Sejarah mencatat, Raja ke-13 Gowa, I Tepu' Karaeng Daeng Para'Bung Karaeng Bontolangkasa, memerintah 1590–1593, dijuluki Karaeng Tunipasuluq, dilengserkan karena memimpin dengan tangan besi.

Akibatnya, bangsawan Gowa-Tallo hingga pendatang Melayu meninggalkan Makassar.

“Kita harus belajar dari demo 25 Agustus 2025 yang dipicu sikap arogan dan tidak etis anggota DPR RI. Masyarakat menilai ada ketidaksesuaian etika dan moral wakil rakyat,” ujar Ridwan.

Ia mencontohkan kebijakan kontroversial seperti kenaikan gaji DPR bersamaan dengan kenaikan pajak rakyat.

Kebijakan itu dianggap merugikan dan mencederai rasa keadilan.

Ia juga menyarankan prinsip akuntabilitas dan moralitas diterapkan di lembaga yudikatif, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana