Kantor DPRD Palopo Rusak Lagi Dua Tahun Setelah Diresmikan, Dulu Habiskan Anggaran Rp30 M Lebih

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo harus mengeluarkan uang memperbaiki kantor Wali Kota Palopo.

Kantor DPRD Palopo berada di Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara.

Jarak kantor Wali Kota Palopo ke DPRD Palopo sekitar 8,7 Km.

Gedung wakil rakyat ini dibangun tahun 2021 era Judas Amir memimpin Palopo 

Bangunan berlantai dua ini menelan anggaran sekira Rp30 miliar lebih.

Baca juga: Demo di DPRD Palopo Berakhir Ricuh: Polisi Kena Lemparan Batu, Jurnalis Luka Akibat Serpihan Kaca

Tahap pertama, anggaran DPRD Palopo menghabiskan Rp10,8 M.

Tahap pertama fokus pembangunan strukturnya, lantai, atap.

Tahap kedua dianggarkan Rp22 M, termasuk pagar Rp3 miliar dan landscape Rp1 miliar.

Kantor baru DPRD Kota Palopo diresmikan Judas Amir pada 2 Juli 2023.

Peresmian kantor ini menjadi rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kota Palopo.

Dua tahun setelah diresmikan, kantor DPRD Palopo kini dirusak tepatnya 1 September 2025.

Penyebabnya adalah ricuh demonstrasi di kantor DPRD Palopo.

Kaca depan, pagar dirusak saat aksi unjuk rasa.

Begitupula meja anggota DPRD dibalik demonstran.

Nampak tembok penuh coretan.

Video beredar, massa nampak melempari kantor DPRD Palopo.

Juga menarik pagar masuk ke halaman kantor DPRD.

Beberapa polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu.

Seorang jurnalis dilaporkan terkena serpihan kaca.

Sepuluh hari lalu tepatnya Jumat (22/8/2025), Wali Kota Palopo Naili - Akhmad Syarifuddin menghadiri rapat paripurna penetapan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Palopo tahun anggaran 2025.

APBD Tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.1 Triliun lebih.

Pendapatan asli daerah Rp.264,42 Miliar lebih, dan pendapatan transfer sebesar Rp.754,59 Miliar.

Kantor DPRD Palopo dirusak setelah pasangan Naili - Akhmad 28 hari memimpin Palopo.

Pasangan Naili - Akhmad dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo pada 4 Agustus 2025.

Wali Kota Palopo, Naili Trisal, mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar melaksanakan kegiatan dengan tertib, damai, dan menjunjung tinggi etika, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Palopo.

Wali Kota menekankan pentingnya mengedepankan nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Demonstrasi adalah hak demokratis setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan tidak merugikan masyarakat lain,” ujar Naili.

Aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari pembangunan daerah, sehingga pemerintah kota selalu membuka ruang dialog dan komunikasi yang sehat.

“Mari kita jaga Palopo sebagai rumah besar kita bersama. Suara rakyat adalah energi untuk perubahan yang lebih baik, dan kami akan selalu mendengarkan dengan hati yang tulus," ujarnya.

Tuntutan Demonstran

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bergerak dari Rakyat (Badar) unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Palopo, Senin (1/9/2025).

Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Gaspa Palopo sejak pukul 10.00 WITA. 

Sekira pukul 12.00 WITA, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Palopo. 

Perjalanan menuju lokasi aksi memakan waktu hampir satu jam.

Setibanya di lokasi, massa langsung memenuhi halaman gedung DPRD. 

Sejumlah demonstran mencoret pagar gedung dengan tulisan bernada protes, salah satunya berbunyi “Fuck DPR”.

Pantauan Tribun-Timur.com, salah seorang mahasiswi tampak mengenakan kaos bertuliskan “Gaji Naik, Kinerja Nihil”.

Ratusan personel kepolisian bersama puluhan prajurit TNI juga bersiaga di halaman gedung untuk mengamankan jalannya aksi.

Demonstran bergantian menyampaikan aspirasi mereka menggunakan pengeras suara.

“Copot Kapolri! Batalkan kenaikan gaji DPR RI,” teriak salah seorang orator.

Orator lainnya mengingatkan aparat agar tidak melakukan tindakan represif.

“Jangan ada pihak pengamanan yang mencoba menyentuh dan melukai kawan kami,” ujarnya.

Aksi demonstrasi ini merupakan respons atas keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Mahasiswa menilai, kenaikan gaji anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sejumlah anggota DPRD Kota Palopo bersama Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin keluar menemui demonstran.

Turut hadir pula Dandim 1403 Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro serta Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma yang berdiri berdampingan di tengah kerumunan massa.