“Riding the Wave” dan Oportunisme Politik

Oleh: Hidayah Muhallim
Pemerhati Sosial Politik Kontemporer

TRIBUN-TIMUR.COM - Suatu sore di Pantai Waikiki, Kota Honolulu, saya duduk-duduk santai menikmati indahnya pemandangan.

Semilir angin sepoi-sepoi berhembus menyentuh kulit dengan lembut dan membawa aroma khas Samudera Pasifik.

Seketika perhatian saya tertuju pada deburan ombak dan kerumunan para peselancar dengan insting yang sama dalam membaca alam.

Mereka duduk di atas surfing board, mengapung tenang, memperhatikan horizon, lalu mengayuh sekuat tenaga saat gelombang datang.

Di laut, seni berselancar adalah tentang ketepatan waktu dan ketangkasan memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh alam.

Saya pun mulai menuliskannya sebagai bahan paper presentasi untuk tugas kuliah fenomena sosial dan menjadi memori indahku hingga saat ini.

Saat kembali ke Indonesia, saya mendapati pemandangan yang sama di Pantai Kuta, Bali.

Para peselancar berbaris acak menunggu ombak, lalu menungganginya sambil menari nari di atas surfing board.

Pemandangan seperti itu tidak lagi menjadi khas Hawaii tetapi sudah menjadi fenomena global.

Saya pun berspekulasi bahwa terminologi “riding the wave” dalam khasanah politik kontemporer mungkin dicuplik dari situasi seperti itu.

Ketika logika berselancar dimutasikan ke dalam ruang demokrasi-politik Indonesia hari ini, fenomena itu tak kalah menarik tetapi sekaligus menggelisahkan.

Masalahnya, para peselancar politik seringkali enggan ikut berkeringat menciptakan gelombang.

Tetapi mereka menunggu di tikungan, dan hanya ingin menikmati sensasi berdiri di puncak ombak saat segalanya sudah siap.

Opportunisme Politik

Oportunisme politik ditandai oleh kecenderungan para aktor yang lebih suka bermain di ujung proses ketimbang terlibat sejak awal.

Mereka enggan berpayah-payah dalam pendidikan politik, kaderisasi ideologis, atau mengadvokasi isu-isu kerakyatan dari akar rumput.

Saat sebuah isu atau momentum politik menguat dan siap memberikan keuntungan elektoral, maka mereka datang mengklaim diri sebagai pahlawan.

Dalam kacamata sosiologi politik, gejala ini sangat lekat dengan teori "Tindakan Rasional Instrumental".

Menurut Max Weber, tindakan itu didasarkan atas perhitungan untung-rugi demi mencapai tujuan pribadi, tanpa memedulikan nilai, etika, atau proses jangka panjang.

Oportunisme akut ini juga mereduksi partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dan agregator kepentingan publik, menjadi sekadar rental parties yang siap ditumpangi oleh siapa saja yang bermodal besar di tikungan akhir.

Fenomena pemanfaatan momentum instan ini tampak pula dalam dinamika komunikasi politik yang bergeser ke arah populis-digital.

Langkah politik yang memanfaatkan tren viral seperti penggunaan jingle musik berlatar belakang MBG yang sedang populer di media sosial menjadi strategi andalan.

Secara komunikasi politik, upaya short-cut tersebut bertujuan untuk meraih popularitas instan.

Secara elektoral, strategi itu bisa berdampak positif dalam mendongkrak pengenalan (awareness) publik secara cepat terutama bagi kalangan pemilih muda.

Namun, sosiolog Jean Baudrillard menyebutnya sebagai bentuk simulakra politik, di mana citra, kemasan, dan jingle hiburan sengaja diproduksi untuk menutupi kekosongan substansi ideologi dan program kerja yang nyata.

Popularitas diraih, namun pendidikan politik publik diabaikan.

Cengkeraman Oligarki

Tantangan terbesar dalam mengendalikan arah dan menciptakan gelombang politik adalah penguasaan "samudera" politik Indonesia oleh segelintir orang.

Di balik riuh rendah para tokoh politik yang berselancar mencari popularitas, ada oligarki politik dan ekonomi yang bertindak sebagai pengendali arah angin, pembuat ombak buatan, sekaligus pemilik papan selancarnya.

Sosiolog Karl Marx telah mengingatkan kita bahwa kelompok yang menguasai basis ekonomi (infrastruktur) akan selalu mengendalikan tatanan politik dan ideologi (suprastruktur).

Dalam konteks kekinian, Jeffrey Winters dan Richard Robison menegaskan bahwa para oligarki tidak perlu tampil di depan panggung dengan jingle viral.

Mereka bekerja di balik layar, menggunakan kekuatan finansial yang masif untuk mendikte kandidasi dengan cara menentukan siapa saja tokoh yang boleh maju dalam kontestasi politik melalui mekanisme "mahar politik".

Mereka menyetir regulasi dan mengendalikan pembuatan undang-undang agar ramah terhadap akumulasi modal mereka seperti pada sektor ekstraktif dan agraria.

Selain itu, mereka menjinakkan partai politik dengan cara mengubah partai politik menjadi korporasi berwujud institusi demokrasi di mana ketua umum dan kadernya tunduk pada kepentingan donor.

Akibatnya, oportunisme yang dilakukan tokoh politik sering kali bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan desain sistemik yang dipaksakan oleh oligarki.

Tokoh politik dipaksa bermain di ujung proses karena seluruh proses dari awal hingga akhir telah 
dikondisikan dan dibeli oleh kekuatan modal.

Menciptakan Gelombang

Bagi aktivis politik yang visioner, ketergantungan pada ombak instan harus diakhiri.

Mereka harus bertransformasi dari sekadar "penunggang ombak" menjadi "pengendali dan pencipta gelombang" melalui agenda politik strategis berjangka menengah dan jangka panjang.

Sebagaimana Antonio Gramsci menawarkan konsep “hegemoni” dengan argumen bahwa perubahan politik yang substansial tidak terjadi dalam semalam di bilik suara, melainkan harus direbut melalui perjuangan budaya dan intelektual (war of position).

Untuk menciptakan gelombang politik yang organik, aktor atau partai politik paling tidak harus bisa melakukan tiga langkah strategis.

Pertama, investasi sosial jangka panjang dengan cara membangun basis intelektual, melakukan kaderisasi yang ideologis, dan konsisten mengadvokasi hak-hak masyarakat.

Kedua, melakukan agenda setting tidak sekadar merespons isu yang viral, tetapi mendikte arah pembicaraan publik mengenai kebijakan publik yang berpihak pada rakyat melalui riset dan narasi yang kuat.

Ketiga, aliansi taktis berkelanjutan dengan cara menghubungkan gerakan moral aktifis dengan struktur formal partai politik agar tidak terjadi pemutusan arus perjuangan.

Berselancar di pantai adalah seni olahraga yang indah.

Namun, menjadikan logika berselancar sebagai rujukan cara berpolitik dapat menjadi tragedi demokrasi.

Selama aktor politik kita hanya sibuk bermain di ujung dan mengabaikan proses akar rumput, maka agenda politik kita akan selalu disetir dan dikendalikan oleh kepentingan para oligarki.

Saatnya para aktor politik berhenti menjadi penunggang ombak, dan mulai bergotong-royong mengendalikan dan menciptakan gelombang perubahan yang lebih progresif.(*)