Demi MBG, Libur yang Membingungkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Jumat 29 Mei 2026, ada pemandangan yang membingungkan dalam dunia pendidikan kita.

Di sebuah rumah, seorang anak SMP masih menikmati cuti bersama Iduladha.

Di rumah sebelah, kakaknya yang duduk di bangku SMA harus berseragam dan berangkat ke sekolah.

Di kompleks yang sama, seorang guru masih bisa berkumpul dengan keluarga menikmati hari tasyrik, sementara tetangganya harus meninggalkan rumah untuk mengajar.

Semuanya terjadi pada hari yang sama. Di kota yang sama. Di provinsi yang sama. Bahkan dalam keluarga yang sama.

Inilah anomali yang muncul ketika kebijakan kehilangan keseragaman makna di mata masyarakat.

Pemerintah tentu memiliki alasan. Ada pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan.

SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.

SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota.

Masing-masing memiliki kalender akademik dan pertimbangan tersendiri.

Bahkan ada murid SD dalam satu kompleks yang tak senada.

Yang satu tetap masuk sekolah. Yang satu libur. Yang masuk sekolah pun tak senasib.

Ada yang masih sempat belajar. Bahkan ada yang hanya datang ambil MBG.

Secara administratif mungkin tidak ada masalah.

Tetapi masyarakat tidak hidup di dalam administrasi. Masyarakat hidup di dalam realitas.

Realitas itulah yang hari ini menghadirkan pertanyaan sederhana: mengapa pada momentum keagamaan yang sama, sebagian siswa harus masuk sekolah sementara sebagian lainnya tetap libur?

Pertanyaan ini bukan semata soal tambahan hari libur. Ini soal konsistensi.

Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran.

Mereka belajar dari cara negara mengatur kehidupan mereka.

Mereka belajar tentang keteraturan, kepastian, dan keadilan melalui kebijakan yang mereka alami sehari-hari.

Ketika perbedaan perlakuan terjadi tanpa penjelasan yang mudah dipahami, maka yang tumbuh bukan pemahaman, melainkan kebingungan.

Barangkali ini bukan persoalan besar. Tidak ada demonstrasi. Tidak ada keributan. Tidak ada kegaduhan nasional.

Tetapi justru persoalan-persoalan kecil seperti inilah yang sering memperlihatkan kualitas tata kelola sebuah bangsa.

Sebab kebijakan yang baik bukan hanya yang benar menurut birokrasi.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang juga masuk akal bagi rakyat.

Dan pendidikan yang baik bukan hanya mengajarkan pelajaran di ruang kelas.

Pendidikan yang baik juga memberi teladan tentang bagaimana sebuah negara menghadirkan kepastian bagi warganya. Wassalam.(*)