Negeri Retorika: Ketika Kritik Dianggap Tidak Nasionalis

Oleh: La Ode Ismail Ahmad

Pendiri Saoraja Hadis Institute Al-Musnad

TRIBUN-TIMUR.COM - Pidato peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 kembali dipenuhi kata-kata besar: kedaulatan, kebangkitan, tunas bangsa, transformasi digital, dan persatuan nasional. Kalimatnya rapi. Diksinya megah. Narasinya terdengar optimistis. Namun, seperti banyak pidato kekuasaan belakangan ini, publik makin sulit menemukan hubungan antara retorika negara dan kenyataan hidup sehari-hari rakyat. Bangsa ini tampaknya sedang mengalami banjir pencitraan, tetapi kekeringan keteladanan.

Di tengah situasi ekonomi yang makin menekan kelas menengah dan rakyat kecil, pemerintah justru sibuk memproduksi simbol keberhasilan. Kamera lebih aktif daripada empati. Media sosial pejabat lebih hidup daripada ruang dialog publik. Hampir setiap kebijakan dikemas sebagai keberhasilan monumental, meskipun realitas di lapangan sering menunjukkan hal sebaliknya. Yang dipamerkan adalah seremoni; yang disembunyikan adalah persoalan substansi.

Kita hidup dalam budaya politik “ Asal Bapak Senang ” versi digital. Para pejabat berlomba tampil loyal di depan penguasa, bukan bekerja jujur di depan rakyat. Kritik internal nyaris hilang karena semua sibuk menjaga citra kekuasaan. Akibatnya, negara perlahan kehilangan tradisi koreksi diri. Padahal sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar justru tumbuh dari keberanian menerima kritik, bukan dari tepuk tangan yang dipaksakan.

Ironisnya, kritik dari akademisi, aktivis, jurnalis, atau mahasiswa kini semakin sering diperlakukan sebagai ancaman. Mereka yang mempertanyakan kebijakan negara dicap pesimis, tidak mendukung pembangunan, bahkan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Lebih menyedihkan lagi, muncul pernyataan-pernyataan sinis dari elite yang menyuruh warga “pergi saja ke luar negeri” jika tidak puas terhadap keadaan bangsa. Kalimat seperti ini bukan hanya arogan, tetapi menunjukkan betapa kritik tidak lagi dipahami sebagai bagian dari cinta tanah air.

Padahal, republik ini tidak dibangun oleh orang-orang yang sekadar patuh pada kekuasaan. Bangsa ini lahir dari keberanian intelektual untuk melawan ketidakadilan. Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 tidak tumbuh dari budaya menjilat penguasa, melainkan dari kesadaran kritis kaum terpelajar yang melihat bangsanya tertindas dan tertinggal. Boedi Oetomo lahir dari kegelisahan, bukan dari pencitraan.

Karena itu, sangat ironis ketika Hari Kebangkitan Nasional justru diperingati dengan pidato yang miskin evaluasi diri. Tidak ada pengakuan jujur tentang demokrasi yang makin dangkal. Tidak ada refleksi mengenai rendahnya kualitas ruang publik. Tidak ada keberanian membahas ketimpangan ekonomi, konflik kepentingan elite, atau politik dinasti yang semakin telanjang. Yang ada hanyalah narasi optimisme yang diproduksi terus-menerus seolah rakyat tidak mampu membaca kenyataan.

Di ruang digital, pemerintah berbicara tentang perlindungan generasi muda. Namun di saat yang sama, publik menyaksikan buzzer politik dipelihara, propaganda dibenarkan, dan polarisasi dibiarkan menjadi alat kekuasaan. Negara ingin mengatur moral masyarakat digital, tetapi sering gagal memberi teladan etika politik kepada publik. Akibatnya, generasi muda tumbuh dalam kebisingan informasi tanpa pendidikan kritis yang sehat.

Kita juga melihat kecenderungan bahwa nasionalisme hari ini mulai dimonopoli oleh penguasa. Seolah-olah mencintai Indonesia berarti mendukung semua kebijakan pemerintah. Padahal dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian dari nasionalisme itu sendiri. Mengoreksi negara bukan berarti membenci bangsa. Justru mereka yang diam terhadap penyimpangan kekuasaan sering kali lebih berbahaya bagi masa depan republik.

Yang mengkhawatirkan, budaya anti kritik ini perlahan membentuk mental birokrasi yang rapuh: bawahan takut jujur, akademisi takut berbeda pendapat, kampus kehilangan keberanian moral, dan masyarakat sipil dipaksa memilih antara diam atau dicap bermusuhan dengan negara. Dalam situasi seperti ini, kebangkitan nasional berubah menjadi slogan administratif, bukan gerakan kesadaran kolektif.

Bangsa ini sebenarnya tidak kekurangan pidato. Yang kurang adalah kejujuran politik. Yang hilang adalah keteladanan moral. Yang semakin langka adalah pemimpin yang berani mendengar kenyataan pahit tanpa marah kepada pengkritiknya.

Kebangkitan nasional tidak lahir dari baliho, konten media sosial, atau narasi pencitraan yang diproduksi setiap hari. Kebangkitan lahir ketika negara mau mendengar suara rakyat, menghormati intelektual, membuka ruang kritik, dan berhenti menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman kekuasaan.Jika tidak, maka peringatan Hari Kebangkitan Nasional hanya akan menjadi upacara tahunan untuk merayakan retorika, sementara rakyat terus hidup dalam kenyataan yang berbeda dari pidato para penguasa.(*)