Di Balik Kembang Api Tahun Baru: Ilusi Perayaan bagi yang Berpunya

Ahmad Raihan

Mahasiswa UIN Alauddin

SETIAP awal tahun, kita selalu ingin mengawali hidup dengan cara yang baik.. 

Momen Tahun Baru menjadi ruang harapan, doa, dan simbol awal yang segar.

Ia seolah menawarkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata ulang arah hidup.

Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan ironi yang berulang: perayaan tahun baru kerap justru menutup ruang refleksi dan kesadaran kolektif.. 

Dalam logika kapitalisme, euforia tahun baru adalah karpet merah bagi pola konsumsi masyarakat yang semakin nihil makna.

Mata kita disuguhi tawaran produk murah, diskon besar- besaran, dan hiburan massal yang membentuk cara kita merayakan pergantian tahun. 

Tahun baru tidak lagi dimaknai sebagai momen refleksi, melainkan momentum mobilisasi hasrat konsumtif demi memastikan perputaran kapital dan akumulasi keuntungan tetap berjalan.

Di balik perayaan yang ugal-ugalan itu, kelas pekerja kembali menjadi pihak yang paling dirugikan demi menjaga kenyamanan kelas menengah dan elit.

Buruh pabrik, kurir logistik, hingga pekerja informal bekerja tanpa jeda untuk memastikan rantai konsumsi tetap berjalan.

Keringat mereka menopang pesta yang sering kali tak mereka nikmati.. Untuk mempertahankan pola ini, negara kemudian mereduksi indikator keberhasilan ekonomi melalui narasi sempit “daya beli.”

Tahun baru disimbolkan sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai upaya perbaikan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh..

Sepanjang tahun 2025, berbagai persoalan hadir sebagai buah dari kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan kelompok terpinggirkan.

Mereka justru menjadi pihak yang paling menanggung dampak, sebagaimana bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Kalimantan Selatan.

Bencana ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan konsekuensi sosio-politik dari keputusan yang melegalkan deforestasi, tambang, dan ekspansi perkebunan skala besar.

Hutan dirampas, daya dukung alam runtuh, dan ribuan nyawa harus membayar mahal atas kebijakan yang tidak pernah mereka tentukan.

Alih-alih menjadikan momen tahun baru sebagai ajang konsolidasi nasional—menentukan arah bangsa dan refleksi bersama—negara justru hadir melemahkan kesadaran rakyat.

Masyarakat diposisikan hanya sebagai konsumen, bukan subjek politik.

Pola konsumsi dijadikan instrumen ideologis untuk menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan adalah urusan individual: cukup dengan barang baru, pengalaman baru, dan resolusi personal.

Dengan cara itu, persoalan struktural yang jauh lebih mendasar—seperti distribusi sumber daya, kesenjangan kelas, kerusakan ekologis, dan kualitas hidup masyarakat—tersingkir dari ruang publik.

Tidak ada perbaikan sistemik; yang berubah hanyalah angka kalender.

Kritik terhadap perayaan tahun baru bukanlah penolakan atas kebahagiaan. Ia adalah penolakan terhadap kebahagiaan palsu yang semu lagi sesaat, yang diproduksi untuk melanggengkan kepentingan modal.

Ketika kembang api ditembakkan ke langit, ada jutaan rakyat yang hidup tanpa kepastian kerja, tanpa ruang hidup yang aman, dan tanpa jaminan masa depan.

Di titik inilah perayaan kehilangan maknanya.

Imam Ali bin Abi Thalib pernah menasihati, “Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa.”

Nasihat ini bukan sekadar ajaran moral personal, melainkan kritik tajam terhadap logika penumpukan dan keserakahan.

Dalam semangat itu, muhasabah di penghujung tahun seharusnya tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi meluas menjadi pembebasan sosial.(*)