Refleksi Hari Maritim Nasional: Menggugat Imajinasi Bangsa, dari Agraris Menuju Maritim

Oleh: Prof Dr Andi Adri Arief SPi MSi

Guru Besar Sosiologi Perikanan Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap tanggal 23 September, bangsa Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional.

Peringatan ini ditetapkan melalui SK Presiden Nomor 249 Tahun 1964 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, dan tahun 2025 menandai perayaan yang ke-61. Sejarah penetapan ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah momentum penting yang meneguhkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.

Pada tahun 1953, Presiden Soekarno dalam pidatonya menekankan perlunya Indonesia kembali menjadi bangsa pelaut sejati—bukan sekadar buruh di kapal bangsa lain, melainkan bangsa yang menguasai cakrawala samudera dengan armada niaga dan militer yang kuat.

Beberapa tahun kemudian, pada 13 Desember 1957, lahir Deklarasi Djuanda yang diprakarsai Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan NKRI, sekaligus koreksi terhadap ordonansi kolonial yang justru memecah belah keutuhan nusantara.

Momentum penting lainnya adalah Musyawarah Nasional Maritim I yang digelar pada 23 September 1963 di Jakarta, yang menjadi forum nasional untuk meneguhkan orientasi maritim bangsa. Setahun kemudian, melalui SK Presiden, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional.

Namun, peringatan ini bukan sekadar ritual seremonial. Ia adalah pengingat sekaligus peringatan keras: laut adalah jantung kehidupan bangsa, ruang sejarah, sekaligus penentu masa depan.

Ironisnya, enam dekade setelah Hari Maritim ditetapkan, imajinasi bangsa ini masih lebih lekat pada sawah ketimbang samudera. Padahal, laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan arena perebutan sumber daya, identitas, dan kedaulatan.

Sejarah dan Warisan Maritim Nusantara

Sulit dipungkiri, sejarah Nusantara adalah sejarah laut. Sriwijaya, Majapahit, hingga Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan pernah berjaya bukan karena lumbung padi, melainkan karena armada laut dan kontrol perdagangan maritim.

Jalur Rempah Nusantara adalah bukti nyata bahwa laut merupakan perekat peradaban, bukan sekadar halaman belakang.

Namun, narasi tersebut lama terkubur oleh dominasi imajinasi agraris yang diwarisi negara modern. Pendidikan nasional lebih sering menampilkan citra sawah dan padi ketimbang pelayaran dan ekologi laut.

Dari perspektif sosiologi perikanan, ini adalah bentuk hegemoni pembangunan darat yang menyingkirkan orientasi maritim bangsa. 

Akibatnya, laut yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kolektif bangsa justru tersingkir dari kesadaran publik.