Indonesia Non-Blok: Amerika vs Cina

Oleh: Muh Asdar Prabowo

Mahasiswa Magister Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - SEBAGAI negara dengan posisi terhimpit di tengah kekuatan besar yakni Amerika Serikat (AS) dan Cina, mengkaji politik non-blok Indonesia bukan lagi dalam bingkai perang dingin klasik, melainkan dalam konteks rivalitas AS–Cina di Indo-Pasifik yang berlangsung pada dekade terakhir.

Kawasan Indo-Pasifik semakin menegang akibat rivalitas geopolitik antara AS-China yang semakin menajam.

Tepatnya sejak awal abad ke-21, perselisihan ini terjadi dengan adanya proses tarik menarik kepentingan antara kedua kekuatan besar tersebut.

Bukan hanya persoalan kekuatan militer melainkan telah mengakar kebeberapa aspek seperti ekonomi, teknologi, supremasi hukum dan politik global.

Perseteruan antara kedua Negara itu memiliki dampak terhadap stabilitas keamanan regional bahkan sampai mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai negara maritim.

Indonesia sebagai penggagas Gerakan Non-Blok (GNB) memiliki prinsip dalam kepentingan vital untuk menjaga kestabilan kedaulatan, hingga perdamaian dunia.

Namun sebagai negara yang bebas aktif perlu memperjelas makna sebagai negara yang tidak berpihak ke blok manapun yang tidak hanya sekedar netral melainkan menjadi terobosan strategi politik keamanan yang peka dan adaptif terhadap berbagai impact atas gejolak yang terjadi khususnya pada konteks multipolarisme global.

Jika dilihat dari situasi hari ini, Indonesia dilema di tengah persimpangan ketegangan antara Amerika serikat dan Cina.

Satu sisi Indonesia bermitra dengan Amerika Serikat dalam hal kerjasama pertahanan seperti militer, modernisasi alutsista, dan disisi lain juga memiliki kerja sama dengan Cina dalam mitra dagang terbesar sekaligus investor pada proyek infrastruktur strategis.

Tantangan Politik Non-Blok Indonesia

Indonesia senantiasa berpegang teguh pada prinsip non-blok ‘bebas aktif’ meskipun demikiran beberapa tantangan mewarnai gejolak prinsip tersebut.

Mulai dari tekanan geopolitik internasional sehingga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Indonesia untuk mempertahankan posisi netral.

Kemudian tantangan berikutnya terkait ketergantungan atas ekonomi terhadap Cina serta kebutuhan teknologi pertahanan dari Amerika.

Selanjutnya terkait potensi konflik sebagai ancaman yang memungkinkan terjadi di Laut Cina Selatan yang bisa membawa Indonesia dalam ketegangan global.

Ketegangan tersebut menjadi tantangan besar Indonesia apalagi dengan hadirnya konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang digagas Washington berhadapan langsung dengan Belt and Road Initiative (BRI) serta Global Security Initiative (GSI) yang dipromosikan Beijing.

Pertarungan pengaruh ini menjadikan Asia Tenggara sebagai arena strategis, dan Indonesia, dengan posisi geografis di jalur laut internasional serta statusnya sebagai kekuatan utama ASEAN, berada di tengah pusaran persaingan tersebut.

Dari hal tersebut memunculkan kritik keras bahwa politik non-blok Indonesia saat ini hanya sekedar retorika yang berbanding terbalik dengan penerapan strategi yang kuat.

Strategi Hedging Indonesia dalam Politik Luar Negeri

Menghadapi persaingan yang kian intens antara AS-Cina, Indonesia mengambil pendekatan pragmatis lewat strategi hedging dalam politik luar negerinya.

Artinya, Indonesia tidak memilih salah satu pihak secara tegas, melainkan berusaha menjaga keluwesan dengan menjalin hubungan yang kuat dan kerja sama di berbagai sektor dengan kedua negara besar tersebut.

Sebagai contoh, Indonesia memperkuat kemitraan di bidang keamanan dan pertahanan dengan Amerika Serikat, melalui kegiatan seperti latihan militer bersama, transfer teknologi, serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sementara itu, di ranah ekonomi, Indonesia terus menggali peluang dari hubungan dengan Cina, yang menjadi mitra dagang utama dan sumber investasi signifikan, terutama lewat proyek infrastruktur strategis seperti BRI.

Menurut David Kang (2003) strategi hedging bertujuan agar suatu negara tidak terlalu bergantung pada satu negara saja, sehingga risiko politik maupun ekonomi bisa diminimalkan.

Namun, pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian ekstra agar Indonesia tidak terjebak dalam tekanan atau konflik antara dua kekuatan besar tersebut.

Dengan menjalankan strategi ini, Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan dan kebebasan dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan dan perekonomian nasional.

Lebih jauh lagi, strategi hedging ini mencerminkan sikap realistis Indonesia dalam menghadapi dunia multipolar yang kompleks.

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap setia pada prinsip politik non-blok sekaligus menghadapi tantangan geopolitik modern dengan cara yang adaptif dan pragmatis.

Prioritas Nasional dan Regional

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia perlu memperkuat kemandirian pertahanan nasional, mengurangi ketergantungan ekonomi berlebihan, dan memperkuat peran kepemimpinan di ASEAN agar prinsip non-blok tidak hanya menjadi slogan, melainkan strategi yang relevan dan efektif menghadapi dinamika geopolitik global.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menghidupkan kembali relevansi politik non-blok, tetapi juga menawarkannya sebagai konsep yang adaptif dalam menghadapi dinamika multipolar dunia.

Selain itu, politik non-blok Indonesia tidak hanya berfungsi untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan melalui sentralitas ASEAN.

Dengan memanfaatkan instrumen multilateral seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia berusaha mengurangi potensi dominasi eksternal dan mendorong tatanan regional yang inklusif dan berbasis kerja sama.

Dengan demikian, politik non-blok Indonesia di era kontemporer merupakan strategi dinamis yang menempatkan kepentingan nasional dan regional sebagai prioritas, serta mampu menjawab tantangan geopolitik sekaligus memanfaatkan peluang global.