Kompetensi analitik tekstual dan kontekstualnya, manajerial operasional dan sosial politik kulturalnya harus dimumpunikan dalam merespon semua aktivitas, gejala dan peristiwa pemerintahan.
Terakhir, karena pemerintahan harus berpijak pada analisis (government analytic) bukan asumsi, dan harus mencerminkan secara kuat dan akurat kondisi realitas empiris, maka pengelolaan KP berbasis data (data/evident driven policies) menjadi sebuah keharusan (World Bank, 2023).
KP yang handal juga ditunjukkan oleh integritas data (kualitas akurasi, konsistensi, keandalan dan coverage) maupun kekinian, integrasi dan kecepatan data yang digunakan.
Karenanya sangat penting untuk mengakselerasi penyediaan data yang berintegritas melalui digitalisasi pemerintahan untuk mengindera secara langsung dan real time segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Wallahu a’lam bissowab.(*)