Konflik PBNU Tak Guncang NU Daerah: Pengurus Makassar Tetap Tenang

TRIBUN-TIMUR.COM - BADAI konflik mengguncang pucuk pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.

Banyak warga NU dan masyarakat membicarakan pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Untuk mengurai akar masalah di tubuh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini, Tribun-Timur mengangkat tema bertajuk “Konflik PBNU: Islah dan Peran Kiai-Kiai Sepuh”.

Dua narasumber—Firdaus Muhammad Wakil Ketua PWNU Sulsel dan Usman Sofian Ketua Tanfidziah PCNU Makassar—memberi pandangan terkait konflik terjadi di kepengurusan PBNU.

Berikut hasil wawancara khusus dengan para narasumber:

Dari perspektif PWNU Sulsel, apa sebenarnya akar masalah konflik yang terjadi di PBNU?

Firdaus Muhammad: Dinamika yang terjadi di NU bukan persoalan muncul seketika.

Ada rentetan masalah sejak awal, sehingga publik tidak mengikuti proses-prosesnya menganggap terjadi sesuatu yang luar biasa.

Hasil akhirnya adalah keputusan dari risalah Syuriah yang ditandatangani langsung oleh Rais Aam.

Risalah itu memberikan ultimatum kepada Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, untuk mundur atau diberhentikan dalam waktu 3×24 jam.

Kemudian pada 26 November, pukul 00.45, keluarlah keputusan Syuriah yang menonaktifkan atau memberhentikan Gus Yahya sebagai ketua umum.

Dalam hal ini publik bertanya: apa masalahnya? Dari risalah tersebut, penyebabnya terkait persoalan Israel.

Itu sebenarnya bukan hal baru. Sebelum menjadi Ketum PBNU, Gus Yahya sudah pernah bertemu Netanyahu, lalu dalam acara formal NU juga pernah mengundangnya.

Itu menjadi salah satu alasan Syuriah menonaktifkan. Alasan kedua adalah persoalan pengelolaan keuangan internal PBNU.

Tentu yang lebih paham soal ini adalah pengurus internal—mulai dari Rais Aam, Katib Aam, Syuriah, hingga PBNU.