Senyum Arsul Sani Tunjukan Ijazah Doktor hingga Foto Kelulusan ke Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Senyum semringah Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat saat dirinya secara terbuka menunjukan ijazah doktoralnya ke hadapan publik saat jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (17/11/2025) siang.

Mengenakan batik hitam bercorak, Arsul tanpa ragu memamerkan ijazah doktoralnya yang dituding palsu oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi.

Tak hanya ijazah, Arsul Sani secara terbuka menunjukan transkrip nilai saat menempuh pendidikan doktor hingga foto kelulusannya. 

Mantan anggota DPR RI ini pun menegaskan jika dokumen yang ditunjukkannya bukan salinan, namun dokumen asli.

Dengan bukti-bukti itu, dia pun mempersilakan seluruh pihak untuk menilai apakah ijazah miliknya palsu seperti yang dilaporkan.

"Semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ini termasuk beberapa catatan kuliah atau komunikasi yang saya masih punya," ujar Arsul.

Meski secara terbuka menujukan ijazah serta transkrip nilai secara terbuka, Arsul hanya ingin dokumen gelar doktornya di lihat sepintas tanla harus difoto secara detail.

Baca juga: Sosok Arsul Sani Hakim MK Kini Disebut Punya Ijazah Doktor Palsu

Pasalnya, dia khawatir jika ijazah tersebut akan diedit jika telah difoto dan direkam lalu tersebar luas.

"Saya mohon teman-teman yang mau mengecek foto atau bahkan ijazah saya, tapi jangan di foto jadi kita harus sepakat dulu enggak boleh difoto, harus dilihat," ungkap Arsul.

“Nanti di-zoom nanti diedit-edit gitu loh, kan saya pusing,” sambungnya.

Dalam foto wisuda itu, Arsul didampingi sang istri, Sukama Violleta dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima.

“Dan beliau ikut bukan karena saudaraan sama saya, enggak. Karena memang diundang khusus,” terangnya. 

Dalam kesempatan itu, eks Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga membeberkan perjalanan studinya saat menempuh program doktor atau S3.

Proses itu berjalan panjang hingga memakan waktu kurang lebih 11 tahun untuk selesai. Arsul bahkan sempat berpindah universitas.

“Saya ini termasuk dokter yang cukup lama, jangan ditiru lah. 2011 sampai selesai baru Juni, kalau dihitung total ini ya 2022, 11 tahun,” kata Arsul.

Arsul memulai studinya pada September 2010 di bagian professional doctorate program bidang Justice, Policy and Welfare Studies di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University (GCU), Inggris. 

Akhir 2012 Arsul menyelesaikan tahap pertama dan telah menerima transkrip akademik. 

“Saya kemudian mendapatkan transkrip nilai yang di mana transkrip nilainya ini menunjukkan kayak raport lah atas 3 mata kuliah yang setelah saya jalani dan lulus,” tuturnya.

Tiga mata kuliah itu adalah professional development, research method, dan project development dengan total kredit 180.

Selanjutnya Arsul mulai menyusun proposal disertasi bersamaan dengan pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X untuk Pemilu 2014 yang kemudian terpilih untuk periode 2014-2019. 

Oleh karena padatnya kesibukan dan aktivitas di DPR, ia sempat mengajukan cuti akademik. Disertasinya yang telah selesai hingga 3 bab jadi tertunda. 

Tah hanya itu, ia juga kembali didaftarkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif di tahun 2018 serta menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

“Saya dicalonkan lagi jadi anggota DPR, salahnya mau lagi. Dan kemudian juga diminta jadi Wakil Ketua TKN, Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019,” tuturnya.

Pada pertengahan 2017, Arsul memutuskan untuk tidak melanjutkan program doktoralnya di GCU.

Berselang tiga tahun, Arsul masih berniat untuk menyelesaikan studinya dan mendaftar di Collegium Humanum (CH)/Warsaw Management University (WMU) di Warsawa, Polandia.

Dia kemudian mendaftar dengan mekanisme transfer nilai dari universitas sebelumnya.

Setelah menjalani riset penelitian selama dua tahun, termasuk melakukan penelitian empiris melalui wawancara kepada sejumlah tokoh dan akademisi di Indonesia, Arsul pun lulus pada Juni 2022.

Dia mempertahankan disertasinya yang diuji melalui “viva voce" dengan judul “Re-examining the considerations of national security interests and human rights protection in counter-terrorism legal policy: a case study on Indonesia with focus on post Bali-bombings development.

Arsul menerima ijazahnya secara langsung saat prosesi wisuda doktoralnya pada Maret 2023 di Warsawa yang dihadiri juga oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima.

“Tabayyun Dulu Ya”

Arsul Sani mengaku tidak emosi dalam menghadapi tudingan ijazah palsu miliknya. Sebagai sosok yang memeluk agama Islam, ia menyebut harus mengambil sikap tabayyun terlebih dahulu.

“Saya Muslim kan, selalu diajarkan kalau kita ada masalah, ada apa, maka fatabayyanu, tabayyun dulu ya, konfirmasi dulu,” ujar Arsul.

Dia juga menambahkan, jika pejabat publik dikritik maka harus menyikapinya dengan tidak emosional.

Terlepas benar atau tidaknya permasalahan yang dihadapi.

“Bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja lah dan kita harus menyikapinya dengan dingin tidak emosional,” tuturnya.

“Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya tentu saya harus bijak,” jelasnya Arsul.

Dia juga mengaku tak ingin berprasangka buruk atau suuzan perihal tujuan pihak tertentu melaporkannya ke Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah S3-nya.

Awalnya, awak media menanyakan kepada Arsul, apakah tujuan pihak tertentu melaporkan dugaan ketidakaslian ijazahnya ke polisi ini untuk menggantikan posisi Arsul sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR, seperti pengalaman peristiwa penggantian hakim konstitusi Aswanto, pada 2022 lalu.

Pada 29 September 2022 lalu, Aswanto dicopot dari posisinya sebagai Hakim MK oleh DPR RI. 

Untuk diketahui, langkah DPR RI mencopot Aswanto sebagai hakim konstitusi dinilai kontroversial dan dianggap telah melanggar Pasal 23 ayat 4 UU 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal tersebut diterangkan pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK.

"Jadi saya tidak boleh suuzan ya bahwa ini (keaslian ijazah dia dilaporkan ke polisi) dari skenario meng-Aswanto-kan Pak Arsul Sani, saya enggak boleh suuzan seperti itu," kata Arsul.

Arsul mengungkapkan, dia bersikap bahwa jabatan bukan segalanya. Melainkan, amanah rakyat yang perlu dijaga.

"Tapi saya punya sikap, tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah dan siapapun yang menjabat tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa? Jadi enggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan mati-matian lah. Biasa saja lah," tegasnya.

Sementara itu, Arsul menegaskan tidak akan melaporkan balik sejumlah pihak yang menyebut ijazah doktoral miliknya palsu dengan tudingan pencemaran nama baik.

"Enggak, saya enggak. Kalau MK kan tidak bisa," kata Arsul.

Dia juga menyebut, MK selaku lembaga negara tidak boleh melakukan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik.

"MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik, itu sudah diputuskan sendiri oleh MK," tandasnya.

Seperti diketahui, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025).

Dalam laporan itu, pihak aliansi menyerahkan sejumlah bahan pemberitaan untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah doktor Arsul bermasalah.

Mereka juga menyebut universitas tempat Arsul menempuh studi tengah diselidiki otoritas anti korupsi Polandia terkait legalitas operasionalnya.

Universitas itu bernama Collegium Humanum (CH)/Warsaw Management University (WMU), tepatnya di Warsawa, Polandia. (Tribun Network/ Yuda).