Kesejahteraan Guru Agama Jadi Prioritas Kemenag di 2025

TRIBUN-TIMUR.COM – Kementerian Agama menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru agama melalui kebijakan berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, dalam Dialog Media bertema “Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama” di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Thobib menyebut, Dialog Media menjadi bagian dari strategi komunikasi publik Kemenag untuk memperkuat transparansi dan literasi kebijakan.

“Guru agama punya peran strategis membentuk karakter bangsa dan menjaga moralitas publik. Perhatian terhadap kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya via rilis. 

Ia menegaskan, Kemenag memperlakukan semua guru secara setara tanpa memandang latar agama. Dialog ini menjadi ruang untuk memperjelas arah dan hasil kerja Kemenag.

Dialog menghadirkan lima narasumber dari Ditjen Bimas Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Pusbimdik Khonghucu.

Mereka memaparkan capaian masing-masing, mulai dari pelaksanaan sertifikasi PPG, kenaikan tunjangan profesi dan insentif, hingga pemerataan kompetensi guru di seluruh daerah.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan yang disampaikan antara lain:

Kenaikan TPG Non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta/bulan

Tunjangan khusus untuk guru di wilayah 3T

Penguatan kelembagaan pendidikan keagamaan seperti Widyalaya, Dhammasekha, Taman Seminari, dan SETIAKIN Khonghucu

Staf Khusus Menteri Agama Bidang SDM dan Media, Ismail Chawidu, menyebut perhatian terhadap kesejahteraan guru berdampak langsung pada kinerja dan semangat mengajar.

“Kesejahteraan guru bukan hanya soal tunjangan, tapi juga penghargaan dan kesempatan berkembang. Guru yang sejahtera akan melahirkan pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Ia menyampaikan, hasil riset menunjukkan tingkat kepuasan guru meningkat signifikan setelah kebijakan kenaikan tunjangan diterapkan.

Ismail juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis Kemenag dalam menyampaikan informasi kebijakan secara edukatif dan konstruktif.