Driver Ojol Rela Potongan 20 Persen Demi Promo dan Insentif

TRIBUN-TIMUR.COM – Industri digital Indonesia kini penopang utama perekonomian nasional.

Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat dalam lima tahun ke depan.

Nilainya mencapai USD210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.

Faktor pendorongnya antara lain populasi besar, penetrasi internet masif, dukungan regulasi, dan lahirnya startup lokal berstatus unicorn.

Penelitian Prasasti menunjukkan sektor digital lebih efisien dibanding sektor lain karena memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah.

Salah satu tulang punggung ekonomi digital adalah layanan on-demand: ojek online, taksi online, dan kurir online.

Ekosistem ini menghubungkan pengemudi dengan konsumen serta jutaan UMKM.

Pada 2023, kontribusi ride hailing terhadap PDB mencapai Rp382,62 triliun (2 persen PDB), sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah badai PHK sektor manufaktur.

Seiring pertumbuhan sektor ini, polemik soal besaran komisi aplikator terhadap driver mencuat. Pemerintah menetapkan batas maksimum komisi 20 persen, dengan kewajiban 5 persen dialokasikan untuk program kesejahteraan driver.

Namun, sebagian driver menilai kebijakan aplikator belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan mereka.

Klaim yang muncul menyebut sistem komisi bersifat eksploitatif.

Apakah benar demikian?

Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam, menilai penting memahami aspirasi driver aktif secara langsung.

Ia merujuk dua survei terbaru dari Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

Survei Tenggara dilakukan September 2025 terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek.