Komisi VIII DPR: Dana Haji Tembus Rp 188,9 T Harus Jamin Layanan Jamaah Haji

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi (haji) VIII DPR-RI Haji Erwin Aksa (49) mengungkap dana tabungan haji di  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diprediksi tembus Rp188,9 Triliun di tahun 2026.

Total dana kelolaan keuangan haji hingga kuartal ketiga 2025 mencapai Rp171,64 triliun.

“Dana (haji) Rp188 T itu, ini harusnya jadi fondasi jaminan menaikkan pelayanan haji tahun 2026,” kata Erwin dalam rilisnya, Selasa (14/10/2025).

Dana haji di BPKH ini setara alokasi APBN 2026 untuk kementerian pertahanan Rp185 triliun.

Dana ini bahkan lebih dua kali lipat dari alokasi dana untuk Kementerian Agama Rp 88,77 triliun. 

Di APBN 2026, alokasi dana terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 268 triliun.

Untuk musim haji tahun ini, pengelolaan haji tidak lagi dibawah kementerian agama melainkan ke kementerian haji, yang masih menunggu Peraturan Presiden (perpres) 2025.

Harapan ini disampaikan Erwin menanggapi data BPKH terbaru BPKH DI Forum The 17th Internasional Hajj Fund Forum yang digelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, akhir pekan lalu.

Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA), Senin (13/10/2025) mengumumkan, musim pemberangkatan haji 1447 Hijriyah dimulai 18 April 2026 Masehi. Puncak haji, mulai 25 Mei 2026.

Fase Kedatangan (arrival Phase) haji di Arab Saudi dimulai 1 Dzulqa‘dah 1447 H atau Sabtu, 18 April 2026 hingga  4 Dzulhijjah 1447 H atau Kamis (21/5/20260).

Sedangkan batas akhir pemulangan jamaah haji global, 15 Muharram 1448 H atau Selasa 30 Juni 2026.

Erwin berharap BPKH dan kementerian haji serta instansi terkait seperti kemenag, kementerian kesehatan, terus konsolidasi  menjelang tahapan pemberangkatan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPKH. Pertumbuhan dana kelolaan yang pesat, dari Rp171,64 triliun menuju target Rp188,9 triliun, adalah sebuah pencapaian yang membanggakan," ujar Erwin.

"Ini menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat yang suci ini,” lanjut Erwin. 

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin ini, alokasi dana ini sudah naik hampir Rp71 T, sejak pengelolan tabungan haji dialihkan dari kementerian agama ke BPKH, tujuh tahun lalu.