Anggota DPR RI Deng Ical: Fitur TikTok Shop Dibekukan, Bukan Seluruh Aplikasi

Alexander menegaskan pembekuan ini menjadi bentuk ketegasan setelah TikTok hanya memberikan data parsial terkait aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025.

Komdigi telah meminta data menyeluruh mengenai traffic, aktivitas siaran langsung, hingga monetisasi fitur live streaming yang dicurigai berhubungan dengan konten perjudian. Namun, TikTok menolak memberikan data lengkap dengan berdalih pada kebijakan internal.

"Melalui surat resmi tertanggal 23 September 2025, TikTok menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan data karena adanya prosedur internal. Padahal kami sudah memberikan waktu hingga tanggal tersebut untuk menyampaikan data secara lengkap," jelas Alexander, menunjukkan bahwa pembekuan ini berdasarkan pelanggaran kewajiban PSE Privat.

Perubahan Signifikan

Pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) memiliki beberapa akibat signifikan, baik secara operasional maupun hukum bagi perusahaan yang bersangkutan, seperti TikTok dalam kasus tersebut: 

Konsekuensi Operasional dan Layanan
 

1. Potensi Pemblokiran Akses
Secara hukum, pembekuan TDPSE memberikan dasar kuat bagi pemerintah (Kominfo) untuk memutus akses layanan digital tersebut di Indonesia.

Meskipun dalam kasus TikTok operasionalnya diklaim tetap berjalan normal pasca-pembekuan, status beku ini adalah langkah awal menuju pemblokiran permanen jika perusahaan tidak segera mematuhi regulasi yang diminta.

2. Keterbatasan Pengembangan dan Inovasi
 Status yang tidak terdaftar secara resmi menghambat perusahaan untuk melakukan ekspansi layanan, meluncurkan fitur baru, atau menjalin kerja sama resmi yang memerlukan kepatuhan regulasi.

Ini mempengaruhi daya saing platform dalam jangka panjang.

3. Ketidakpastian Bisnis dan Investasi
Pembekuan izin menciptakan ketidakpastian hukum dan bisnis. Para investor, mitra, dan pelaku usaha (seperti UMKM yang menggunakan TikTok Shop) menjadi ragu untuk melanjutkan atau meningkatkan investasi mereka pada platform tersebut, karena layanan itu sewaktu-waktu dapat ditutup secara total oleh pemerintah.

 
 Konsekuensi Hukum dan Reputasi
4. Pelanggaran Hukum dan Sanksi Lebih Lanjut

Pembekuan adalah sanksi administratif awal.

Jika perusahaan tidak mengambil tindakan perbaikan dan tetap melanggar kewajiban, Kominfo dapat meningkatkan sanksi menjadi pencabutan TDPSE permanen.

Pencabutan ini akan mengakhiri secara total legalitas operasional perusahaan di Indonesia.