Reaksi DPR RI Saat Cucu Mahfud MD Keracunan MBG

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi sorotan.

Ternyata, cucu antan Menko Polhukam Mahfud MD turut jadi korban.

MBG mengandung racun.

Nyaris tiap hari ada peristiwa keracunan MBG.

Program MBG yang bertujuan mengentaskan gizi buruk pada anak-anak di Indonesia, kini menjadi ancaman.

 Korban keracunan MBG sendiri sudah mencapai ribuan siswa se-Indonesia, termasuk cucu Mahfud.

Mahfud mengatakan, dua cucunya keracunan menu MBG di salah satu sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja. Cucu ponakan ya, saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan," ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.

"Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," imbuhnya.

Mahfud mengatakan, salah satu cucunya itu pun dirawat di rumah sakit, sementara satu lainnya tidak dirawat dan sudah dibolehkan pulang.

"Habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah," ujarnya. 

"Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," lanjut Mahfud.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku kaget ketika mendengar kabar,  cucu Mahfud MD ikut keracunan MBG.

Namun, yang membuat Charles heran adalah kenapa cucu eks Menko Polhukam juga kebagian MBG.

Padahal, menurutnya, cucu Mahfud MD itu termasuk dari kalangan orang mampu.

Sehingga bukan prioritas penerima manfaat, seperti di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, prioritas utama penyaluran MBG adalah untuk wilayah 3T, agar terdapat pemerataan gizi yang berkualitas bagi anak-anak.

Karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung perbaikan gizi anak Indonesia.

Sehingga, dipastikan setiap anak di wilayah 3T tersebut mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Mahfud MD Bongkar Kejanggalan Dasar Hukum MBG

Mahfud MD menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akhir-akhir ini, MBG jadi sorotan publik lantaran menimbulkan berbagai masalah.

Selain ribuan siswa keracunan di Jawa Barat, menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Bulukumba, Sulsel ditemukan belatung.

Belatung menetas di MBG.

Belatung ditemukan di tempe dan pisang dalam ompreng.

Mahfud menilai program MBG belum memiliki dasar hukum yang jelas. 

Ia menegaskan pemerintah harus segera membuat peraturan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola program tersebut.

“Apa sih dasar hukum dari MBG ini? perpres, apa PP, apa UU, atau apa? Kalau ditarik secara umum ya sudah ada. Sejauh ini tidak ditemukan,” kata Mahfud MD di podcast Terus Terang yang tayang di kanal Youtube pribadinya, Mahfud MD Official, Rabu (1/10/2025).

Menurut Mahfud, selama ini dasar pelaksanaan MBG hanya terlihat dari keputusan rapat dan alokasi anggaran di APBN.

Namun, tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai tata kelolanya.

“Pertama, keputusan rapat kalau rapat diumumkan akan begini. Yang kedua bisa ditemukan di APBN. Tapi tata kelolanya kan, minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas."

"Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan. Dari siapa dan kepada siapa kan kita tidak tahu. Sekolah tidak tahu menau juga,” tegas Mahfud.

Ia menekankan, kepastian hukum penting agar pihak pelaksana maupun masyarakat mengetahui konsekuensi jika terjadi pelanggaran.

“Kepastian hukum itu pentingnya agar orang bisa memprediksi kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau salah saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini. Kan bisa,” kata Mahfud.

Mahfud menilai absennya aturan tegas membuat banyak keluhan muncul di lapangan.

Ia menyebut penyelenggara MBG di tingkat bawah kerap tidak jelas, dan penanganan masalah sering kali dilakukan oleh orang yang tidak profesional.

“Keluhannya yang banyak itu ya endak jelas dan ditangani oleh orang-orang tidak profesional sebenarnya,” pungkasnya.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus dugaan keracunan makanan di program MBG 2025.

Rinciannya, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak.

Rinciannya, Kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.

Belatung Menetas di MBG

Ditemukan pada tempe dan pisang yang disajikan di dua sekolah, SMAN 5 Bulukumba dan SDN 249 Daloba, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Siswa jijik, orang tua mengeluh. “Menu makanan MBG-nya berulat tempe dan pisang. Banyak ulat dalam omprengan juga,” kata Amri, wali siswa SMAN 5 Bulukumba, Selasa (30/9/2025).

Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bulukumba, Wahyu Sakti, mengaku sudah menelusuri kabar temuan makanan bermasalah itu.

“Laporan ini sudah sampai di pimpinan dan sudah kami lakukan teguran. Selanjutnya menunggu petunjuk pimpinan,” tegas Wahyu Sakti.

Beredar video di sejumlah grup media sosial yang memperlihatkan pisang dan tempe dalam kondisi berulat.

Bahkan, MBG di Kecamatan Ujung Bulu juga sempat ditemukan dalam keadaan basi. Temuan ini mendapat perhatian Wakil Bupati Bulukumba, A. Edy Manaf.

Politisi senior PAN itu menyayangkan menu MBG di Bulukumba masih ada yang disajikan tidak layak konsumsi.

Kecamatan Kajang berjarak sekira 45 km dari ibu kota Bulukumba, atau 191 km selatan Makassar, ibu kota provinsi.

Pengelola MBG Ujung Loe libatkan ahli gizi dalam setiap proses pengolahan makanan untuk siswa. 

Langkah ini dimaksudkan agar kebersihan dan kualitas gizi tetap terjaga.

“MBG kami dikontrol oleh ahli gizi dan koordinator tim relawan packing. Ini untuk menjaga kebersihan dan memastikan nilai gizi terpenuhi,” kata Pengelola MBG Ujung Loe, Basri Yulianto, Selasa (30/9/2025).

Basri menjelaskan, manajemen kerja dapur dimulai dari persiapan bahan baku yang disuplai oleh pemasok.

Bahan baku tersebut wajib dicuci menggunakan air biasa atau air galon. Jika ditemukan bahan yang rusak, maka menjadi tanggung jawab pihak pemasok.

Selanjutnya, tim relawan mengolah bahan ke tahap produksi. 

Setelah selesai dimasak, makanan ditempatkan dalam ruangan ber-AC atau kipas angin. 

Setelah dingin, barulah masuk tahap pengemasan.

Setiap hari, MBG Ujung Loe menyiapkan 2.899 omprengan untuk siswa, mulai Senin hingga Jumat.

Program ini juga memberdayakan masyarakat lokal yang direkrut sebagai tenaga dapur dan relawan.

Saat ini, di Kecamatan Ujung Loe baru terdapat dua unit MBG yang beroperasi. 

Dua unit tambahan sedang dalam tahap pembangunan dapur dan ditargetkan beroperasi tahun ini untuk menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah tersebut.

Wali siswa di Ujung Loe, Suparman, berharap kualitas MBG tetap terjaga. 

“Kami berharap menu selalu bersih dan kandungan gizinya terpenuhi,” ujarnya.

Korban Keracunan

Program MBG kembali menjadi sorotan publik setelah kasus keracunan siswa terus meningkat. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG per 27 September 2025.

Angka tertinggi terjadi sepekan terakhir, 22–27 September, dengan 2.197 korban. 

Di tengah melonjaknya kasus, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Makassar menyatakan siap membantu pemeriksaan.

Kepala BB Labkesmas Makassar, dr Irene, mengatakan pihaknya menunggu koordinasi dari BGN.

“Kami siap melakukan pemeriksaan apabila diminta. Kalau sifatnya KLB (kejadian luar biasa), maka bisa dikawal agar mendapatkan pemeriksaan gratis,” kata dr Irene di Makassar, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, pihaknya juga mendukung adanya sertifikat layak higienitas dan sanitasi bagi setiap SPPG.

Sertifikat tersebut merupakan kewenangan Dinas Kesehatan setempat, namun BB Labkesmas bisa dilibatkan dalam proses pemeriksaan.

“Makanya kami akan komunikasikan. Kami hanya melakukan pemeriksaan, sehingga bisa membantu pihak yang mengeluarkan sertifikat, apakah layak atau tidak,” ujarnya.

Menurut dr Irene, penyebab keracunan siswa harus diteliti lebih jauh. 

Keracunan bisa terjadi bukan hanya karena bahan makanan, tetapi juga pola konsumsi.

“Belum tentu juga keracunan itu karena bahan makanan. Misalnya, makanan dimasak sejak pagi lalu baru dikonsumsi siang hari. Ada jenis makanan yang jika dikonsumsi lebih dari 4 jam setelah dimasak sudah memunculkan bakteri,” jelasnya.

Ekonomi Bergerak

Program MBG di Takalar bukan hanya meningkatkan kesehatan siswa, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

MBG merupakan program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi peserta didik di sekolah.

Tujuannya, meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kesehatan siswa, sekaligus mencegah stunting serta kekurangan gizi.

Di Takalar, program ini dijalankan Yayasan Sinar Jaya Reski melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Unit pelaksana ini bertugas menyiapkan, mengolah dan menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah.

Kepala SPPG Yayasan Sinar Jaya Reski, Feby Razak, mengatakan pihaknya melibatkan tim quality control untuk menyortir bahan, memeriksa harga, dan menentukan jumlah yang dibutuhkan.

“Semua bahan berasal dari UMKM lokal agar program ini tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Setiap hari, SPPG mendistribusikan 3.247 porsi makanan ke delapan sekolah, yakni RA Andika, TK Andika Arrahman, TK Bayangkari, SMPN 2 Takalar, MTS Muhammadiyah Salaka, MA Salaka, SMKN 2 Takalar, dan SMAN 1 Takalar.

Proses pengolahan melibatkan 50 tenaga kerja, termasuk 47 relawan, ahli gizi, akuntan, serta tim khusus untuk persiapan, memasak, dan pemorsian.

Distribusi dimulai pukul 07.00 Wita menggunakan dua mobil boks.

Setelah tiba di sekolah, guru bertugas membagikan makanan kepada siswa sekaligus menandatangani berita acara serah terima.

Salah seorang siswa SMPN 2 Takalar, Eiliyah Runari Bilqiz, mengaku senang mengikuti program ini. 

“Program MBG sangat membantu kami. Rasanya enak dan bisa menghemat uang jajan,” katanya.

SPPG Yayasan Sinar Jaya Reski mulai beroperasi sejak 8 September 2025 dengan misi ganda: meningkatkan gizi siswa dan memperkuat UMKM lokal.

4.711 Kasus

Dalam sembilan bulan pelaksanaan, tercatat ribuan siswa menjadi korban keracunan. 

Data BGN menunjukkan 4.711 kasus dari total 1 miliar porsi diproduksi, sementara laporan CISDI bahkan mencatat 5.626 kasus di 17 provinsi.

Menanggapi kondisi ini, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta pengawasan ketat terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya.

Disampaikan seusai bertemu Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sulsel, Handayani Syaukani, Kamis (25/9/2025).

“Kita ingin memastikan anak-anak mendapat makanan sehat dan bergizi setiap hari. Karena itu, pengawasan terhadap dapur dan tenaga yang terlibat sangat penting,” ujarnya.

Setelah pertemuan, gubernur bersama tim meninjau salah satu dapur SPPG di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

Ia mengecek langsung kondisi ruangan, peralatan, sarana pendukung, hingga proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendesak BGN segera melakukan evaluasi. 

Ia menegaskan agar SPPG yang terbukti bermasalah tidak lagi ditoleransi.

“Setiap MBG, setiap dapur yang melakukan kesalahan, apalagi sampai menyebabkan keracunan besar-besaran seperti sekarang, jangan ada toleransi. Itu harus ditutup, bahkan tukang masaknya ditutup,” kata Tamsil saat diwawancarai di Pangkep, Sabtu (27/9/2025).

Ia juga meminta investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab keracunan. 

“BGN harus menelusuri apa sesungguhnya yang terjadi di balik MBG. Jangan-jangan ada sabotase atau faktor lain,” tegasnya.

Kini, keputusan ada di tangan BGN untuk melakukan pemeriksaan mendalam sekaligus mencari solusi atas maraknya kasus keracunan MBG. 

(Tribun-timur.com / WartaKotalive.com )