Taj Yasin dan Romy Wakili Kubu Agus Setor Berkas Hasil Muktamar ke Kemenkum, Nasib Mardiono?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto menyerahkan berkas-berkas hasil Muktamar X ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).

Kubu Agus Suparmanto ternyata dikalah cepat oleh kubu Mardiono.

Berkas diserahkan Sekretaris Jenderal PPP kubu Agus, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin.

Taj Yasin bersama mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy.

Taj Yasin Maimoen adalah  Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Ditjen AHU adalah salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Ditjen AHU terhadap Parpol:

-Pendaftaran dan pengesahan badan hukum partai politik

-Perubahan kepengurusan dan AD/ART partai

-Pencatatan perubahan nama, lambang, atau alamat kantor pusat parpol

-Penerbitan SK pengesahan kepengurusan pusat parpol

"Pada hari ini, jam empat sore, kami mendaftarkan hasil Mukhtamar X PPP, ada tujuh berkas yang kami serahkan. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya," ucap Yasin saat ditemui di Kantor Kemenkum, Rabu (1/10/2025).

Kubu Agus membawa satu boks berkas-berkas yang berisi surat hasil Muktamar PPP yang digelar pada 27-28 September lalu.

Taj Yasin menuturkan, penyerahan berkas ini merupakan bukti PPP taat hukum.

Selanjutnya, kubu Agus membutuhkan SK dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai tanda sahnya kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Agus.

"Selesai muktamar kami harus menyerahkan hasil-hasilnya dan kita butuh SK dari Menteri Hukum," ucap Yasin.

Berkas-berkas yang diserahkan terdiri dari surat pengesahan AD-ART, pengesahan SK, daftar hadir, foto, berita acara dari rapat formatur, dan konsideran hasil dokumentasi Muktamar X.

Kemudian ada juga surat dari Mahkamah Partai serta berkas struktur kepengurusan inti yang diserahkan ke Kemenkum, yakni Ketua Umum dan Sekjen PPP.

"Yang baru kami daftarkan baru ketua dan sekretaris jendral saja, Ketum dan Sekjen, Mas Agus Suparmanto dan Taj Yasin," ujar Yasin.

Mardiono lebih awal

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP periode 2020-2025, Rapih Herdiansyah mengatakan pihaknya telah mendaftar ke Kemenkum.

PPP kubu setor berkas terkait hasil Muktamar X  menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP terpilih secara aklamasi.

“Kami sudah melakukan pendaftaran sejak Senin kemarin,” kata Rapih kepada wartawan, Rabu, 1 Oktober 2025.

Rapih mengatakan, pengajuan pendaftaran kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 ke Kementerian Hukum, ditempuh dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Dualisme PPP

Muktamar X PPP yang digelar pada 27-28 September 2025 kembali berakhir dengan saling klaim kepemimpinan.

Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.

Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu (27/9/2025).

Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.

Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

"Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan," ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Menteri asal Sulsel penentu

Menteri asal Sulsel akan jadi penentu kepengurusan sah PPP.

Hasil Muktamaar X PPP berakhir dualisme. Ada kubu yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum.

Ada pula yang menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

Saat ini hasil Muktamar X PPP sudah didaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Demikian diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Supratman Andi Agtas menteri kelahiran Soppeng Sulsel.

Ia mengatakan belum mengetahui apakah hasil Muktamar X PPP yang didaftar itu di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.

"Seingat saya lupa, tapi laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Untuk diketahui pada Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025) menghasilkan dua ketua umum berbeda.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih PPP secara aklamasi.

Terkait hal itu, Supratman mengatakan pemerintah akan meresmikan kepengurusan PPP yang memenuhi AD/ART.

"Kita patokannya ada di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai Anggaran Dasar Anggaran Tumah Tangga," tandasnya.

Tribunnews.com telah menghubungi tokoh-tokoh dari masing-masing kubu untuk mengkonfirmasi terkait pendaftaran ke Ditjen AHU, namun hingga berita ini ditulis belum ada yang merespons.

Daftar DPW yang Beri Dukungan untuk Mardiono dan Agus Suparmanto

Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), menghasilkan dua kepimpinan alias dua ketua umum.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto mengklaim masing-masing terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Dengan kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP pun menjadi terbelah.

Pertama, Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Amir menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW PPP se-Indonesia.

"Ketua DPW yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ruang sidang, memang tadi diganggu oleh segelintir sehingga membuat dinamika tinggi terjadi di ruang sidang," kata Amir.

Tribunnews.com telah menghubungi Amir Uskara untuk mengkonfirmasi 30 DPW PPP tersebut namun belum ada jawaban.

Klaim Kubu Agus Suparmanto

Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X yang di gelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

Seluruh muktamirin yang merupakan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyerukan agar adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

Kubu Agus yang diwakili Romahurmuziy mengklaim, sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih PPP, berikut daftarnya.

1. Sumatera Utara

2. Sumatera Barat

3. Sumatera Selatan

4. Bengkulu

5. Bangka Belitung

6. Lampung

7. Banten

8. Jawa barat

9. Jawa tengah

10. Jawa timur

11. Kalimantan Tengah

12. Kalimantan Timur

13. Kalimantan Barat

14. Kalimantan Selatan

15. Sulawesi Barat

16. Sulawesi Tengah

17. Maluku

18. Kepulauan Riau

19. Riau

20. Sulawesi Utara

21. Sulawesi Tenggara

22. Papua Pegunungan

23. Papua

24. Papua Tengah

25. Papua bBarat Daya

26. DIY

27. NTB. (*)