Dualisme PPP, Kader PPP Papua Raya Klaim Mardiono Ketua Umum Sah

TRIBUN-TIMUR.COM -- Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbelah seusai Muktamar X di Ancol Jakarta.

Dualisme kepemimpinan jadi ancaman perpecahan bagi PPP.

Padahal PPP punya tantangan untuk masuk kembali ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang.

Partai berlambah Kakbah itu gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 kemarin.

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Papua Tengah Nason Utty menegaskan dinamika kepemimpinan PPP pasca Muktamar X di Ancol Jakarta seharusnya tidak terjadi.

Dua kubu saling klaim kemenangan dan berhak menjadi ketua umum PPP yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

Dia mengatakan hal itu seharusnya tidak perlu terjadi sejauh elite partai menghormati keputusan sah berdasarkan AD/ART Partai yang memberikan mandat aklamasi kepada Mardiono selaku Ketua Umum. 

Berdasarkan dukungan peserta Muktamar, menurut Nason, Mardiono mengantongi dukungan 33 DPW PPP dari 38 provinsi dan 1.030 Pemilih Suara Sah yaitu 400. DPC PPP dari total 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

“Dinamika Muktamar PPP yang berakhir kisruh ini sangat kami sayangkan akibat ulah segelintir elit di PPP yang memaksakan kehendaknya,"  ujar Nason Utty dalam keterangannya pada Selasa (30/9/2025).

Menurut dia semua peserta Muktamar tahu siapa yang sesungguhnya jadi Ketua Umum dan siapa yang memang sudah merencanakan untuk membuat kekacauan.

"By proses yang benar sesuai AD/ART, Pak Mardiono lah yang mendapat mandat itu. Tetapi oleh ulah kelompok tertentu dibuatlah kisruh agar agenda mereka tercapai,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Paniai Nason Utty ini.

Menurut Nason, saat proses pemilihan berlangsung, dua kandidat yang akan maju yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Namun hanya satu yang memenuhi syarat pencalonan yaitu Mardiono sehingga selanjutnya ditentukan secara aklamasi dan tidak ada masalah dengan semua itu. 

“Kami dari Papua Raya; Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya jelas mendukung Pak Mardiono dan tentu saja dari bagian Indonesia yang lain mendukung beliau," ujarnya.

"Hanya saja ada elite yang memaksakan kehendak sehingga dibuat skenario kisruh. Sangat kami sayangkan apalagi diotaki oleh mantan Ketua Umum; bukan begini cara berpolitik apalagi kita membawa nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh pemimpin, kiyai dan ulama-ulama,” sambung Nason.