Pengamat Politik Unhas: Dualisme PPP Lemahkan Struktur Partai di Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konflik dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai akan berdampak serius pada struktur partai di tingkat daerah. 

Pasalnya, dalam Muktamar PPP, dua kubuh saling klaim untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang ka'bah tersebut.

Kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama ingin menjadikan usungan mereka sebagai ketua partai.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menyebut situasi ini berpotensi mengganggu mesin politik PPP di seluruh Indonesia.

“Dengan asumsi konflik yang terjadi di Muktamar berpengaruh ke daerah, khususnya cabang-cabang PPP, maka dampaknya bisa mengganggu mesin politik partai,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Kisruh Muktamar PPP, Imam Fauzan: Yang Klaim Aklamasi itu Bukan Peserta

Menurutnya, dualisme kepengurusan akan menciptakan situasi di mana pengurus daerah terbelah menjadi dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai pihak yang sah.

Kondisi ini biasanya berlangsung lama dan bahkan bisa berujung ke ranah hukum.

Adi menilai, akar persoalan PPP tidak lepas dari lemahnya legitimasi kepemimpinan. 

Sejak awal, posisi Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum membuat partai tidak berjalan efektif.

"Dalam waktu lama, status PLT ini membuat PPP tidak efektif, bahkan gagal mempertahankan parliamentary threshold hingga terlempar dari parlemen,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kegagalan PPP melampaui ambang batas parlemen sangat fatal. 

Pasalnya, untuk pertama kalinya sejak Orde Baru dan Reformasi, partai berlambang Ka’bah itu tidak memiliki kursi di DPR.

Kisruh internal ini, lanjutnya, bukan semata terjadi pada masa Mardiono, melainkan sudah menjadi warisan konflik sebelumnya. 

“Sebelum dualisme pasca Muktamar pun, PPP sudah menghadapi persoalan legitimasi," jelasnya 

"Sekarang dengan adanya dualisme, situasi semakin memburuk dan mengancam masa depan partai,” tambah dia.