Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

Kerusuhan 298 Beda 1998, Motif dan Pemicunya

Dua gedung parlemen dibakar dan dijarah: DPRD Makassar (Rp253 miliar) dan DPRD Sulsel (Rp340 miliar).

Editor: Sudirman
Ist
FORUM DOSEN - Diskusi ini mengangkat tema “Pemulihan Bangsa”, menyoroti eskalasi kerusuhan sosial-politik yang melanda 57 kota, termasuk Makassar, pada 25 Agustus-1 September 2025. Forum ini dimoderatori Adi Suryadi Culla, menekankan pentingnya peran intelektual dalam memberi solusi konkret. 

Karena itu, ia mengajak para akademisi untuk kembali fokus ke kampus dan mendidik mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam aksi jalanan yang rawan ditunggangi pihak lain.

“Mari kita kembali ke kampus, mengingatkan mahasiswa agar berhenti demo. Mereka tidak bisa melawan gerakan digitalisasi yang mengerahkan orang-orang di luar kalangan akademisi. Kalau mahasiswa ikut turun, mereka akan kalah di lapangan dan hanya jadi bagian dari kerusuhan,” pesannya.

Prof Qasim menutup dengan peringatan agar civitas akademika tidak tertinggal dalam menghadapi era baru.

“Presiden sudah bersungguh-sungguh memperbaiki bangsa ini. Tapi kita bisa konyol kalau tidak mampu menguasai era digital,” tandasnya.

Muin Fahmal

Guru Besar Universitas Muslim Indonesia, Prof Muin Fahmal, menilai kisruh aksi demonstrasi di Makassar mencerminkan masalah kompleks di Indonesia.

“Negara kita salah urus. Dekati masalah itu dari masalah,” tegas Prof Muin Fahmal dalam Forum Dosen di Kantor Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, pemerintah harus dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan yang muncul.

Ia menyoroti penegakan hukum dipermainkan kekuasaan, sehingga hukum tunduk pada penguasa, bukan sebaliknya.

Selain itu, politik juga bermasalah, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang memicu kemarahan publik, serta respon politisi yang dinilai mengolok-olok masyarakat.

“Masalah ekonomi, perbaiki ekonomi. Masalah hukum, perbaiki hukum. Masalah politik, perbaiki politik. Karena bermasalah semua, teori hukum mengatakan 60 persen hidup suatu negara tergantung konsistensi hukumnya,” jelasnya.

Prof Muin menambahkan, sistem politik harus diperbaiki agar lahir politisi yang benar-benar negarawan. Menurutnya, pemerintah harus gesit menelusuri akar masalah di masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hamid Paddu

Ketimpangan masih jadi persoalan mendasar di Indonesia. Guru Besar Unhas, Prof Hamid Paddu, menyebut kondisi ini sebagai penyakit sosial ekonomi yang terus berulang.

Keresahan masyarakat di masa lalu kerap dimotori gerakan mahasiswa yang berperan sebagai jembatan komunikasi dengan publik.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved