Bara JP Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pro Rakyat Pasca Kerusuhan

TRIBUN-TIMUR.COM- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan ( Bara JP ) menyampaikan delapan poin pernyataan sikap menanggapi kondisi nasional terkini yang diwarnai aksi kekerasan, anarkisme, dan perusakan fasilitas umum di berbagai daerah.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Willem Frans Ansanay dan Sekretaris Jenderal Boy BRJ Nakasama, Rabu (3/9/2025), Bara JP menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka, baik dari masyarakat maupun aparat kepolisian. 

Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI) mencatat 10 orang meninggal dunia akibat demonstrasi yang berlangsung antara 25–31 Agustus 2025.

Komnas HAM juga melaporkan jumlah korban tewas selama aksi sejak 25 Agustus hingga 2 September sebanyak 10 orang.

Kemudian, kepolisian menangkap 3.337 orang dalam rentang waktu tersebut.

Kemudian, korban luka-luka, sebanyak 1.042 orang terluka dan dirawat di rumah sakit 

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mendoakan korban serta mengajak negara hadir melindungi rakyat.

Baca juga: 84 Anggota DPRD Sulsel Jadwalkan Rapat Paripurna Perdana di Kantor Gubernur Usai Kebakaran

Bara JP mendorong para pembantu Presiden membuka ruang dialog berkesinambungan dengan masyarakat serta menuntut penghentian narasi fitnah, hoaks, dan adu domba yang dinilai berpotensi memecah belah hubungan Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. 

Mereka menilai persatuan antar-pemimpin merupakan modal utama bangsa.

Di sisi lain, Bara JP juga meminta kementerian dan lembaga pusat mempercepat penyerapan anggaran dan transfer dana ke daerah untuk memperkuat perekonomian lokal. 

Para menteri diminta fokus menjalankan program kerakyatan Prabowo-Gibran agar manfaatnya dapat dirasakan rakyat, terutama dalam isu kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan ketimpangan ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan sejumlah perkembangan yang cukup signifikan.

Pada Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen, atau setara dengan 23,85 juta orang. 

Angka ini menandai penurunan dibanding periode sebelumnya dan menjadi capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Bahkan, tingkat kemiskinan ekstrem turun hingga menyentuh 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa, yang merupakan capaian terendah dalam dua dekade terakhir.

Dari sisi ketenagakerjaan, data per Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,76 persen, setara dengan 7,28 juta orang. 

Meski terjadi perbaikan, tantangan masih besar pada kelompok usia muda (15–24 tahun) dengan tingkat pengangguran mencapai 16,16 persen. Selain itu, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal, yakni 59,4 persen atau sekitar 86,6 juta pekerja, yang menandakan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya meningkat.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi juga menunjukkan perbaikan. 

Gini ratio pada Maret 2025 tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Namun, disparitas masih terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Di kota, Gini ratio mencapai 0,395, sedangkan di desa lebih rendah pada angka 0,299. 

Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran masih lebih terasa di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan ketimpangan. 

Namun, tantangan besar masih tersisa terutama pada penguatan sektor pekerjaan formal dan upaya mengurangi pengangguran di kalangan generasi muda.

Bara JP menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. 

Namun, DPR RI dan pemerintah diminta lebih peka dan berempati terhadap persoalan rakyat.

Dalam aspek kebijakan fiskal, Bara JP menuntut pemerintah melakukan revisi dengan memprioritaskan sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. 

Pagu total belanja negara dalam RAPBN 2026 dirancang mencapai Rp3.786,5 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen PDB.

Dari pagu tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) dialokasikan sebesar Rp1.498,3 triliun atau sekitar 39,5?ri belanja negara.

Anggaran kesehatan tak masuk 15 besar dengan anggaran besar. 

Anggaran pendidikan dasar hingga tinggi mencapai Rp116 triliun. 

Kemudian, anggaran kementerian sosial mencapai Rp84 triliun.  

Berikut daftar 15 K/L yang menerima dana terbesar dalam RAPBN 2026:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp268 triliun
2. Kementerian Pertahanan – Rp185 triliun
3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – Rp145,65 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) – Rp118,5 triliun
5. Kementerian Kesehatan – Rp114 triliun
6. Kementerian Agama – Rp88,77 triliun
7. Kementerian Sosial – Rp84,44 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Rp61 triliun
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – Rp55 triliun
10. Kementerian Keuangan – Rp52,01 triliun
11. Kementerian Pertanian – Rp40 triliun
12. Kementerian Perhubungan – Rp28,48 triliun
13. Kejaksaan Republik Indonesia – Rp20 triliun
14. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan – Rp18,07 triliun
15. Badan Intelijen Negara (BIN) – Rp16,45 triliun

Bara JP juga mendesak langkah konkret mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menolak kenaikan pajak yang dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah.

Melalui pernyataan ini, Bara JP berharap pemerintah Prabowo-Gibran dapat menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(*)