Gerindra Larang Anggota Fraksi ke Luar Negeri, Setuju Stop Tunjangan DPR
Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono umumkan larang anggota fraksi kunker ke luar negeri
TRIBUN-TIMUR.COM -- Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan sikap tegas dengan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, sebagai bentuk respons atas gelombang kekecewaan publik yang belakangan ini memuncak melalui aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya," kata Budisatrio kepada wartawan Sabtu (30/8/2025).
"Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” sambung Budisatrio.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra mendengar suara masyarakat dan siap melakukan evaluasi menyeluruh.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi. Untuk itu kami siap meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegasnya.
Selain menghentikan tunjangan, Gerindra juga melarang seluruh anggota fraksinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Budisatrio menginstruksikan agar para wakil rakyat tetap berada di Indonesia, turun langsung menyerap aspirasi, serta memahami keresahan masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat,” katanya.
Budisatrio menutup dengan penekanan bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga.
“Setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di sejumlah kota besar dalam beberapa hari terakhir.
Mahasiswa menuntut menghapus tunjangan anggota DPR RI.
Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah tunjangan dan pendapatan anggota dewan yang dianggap begitu besar di saat masyarakat tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Daftar Kekayaan Ahmad Sahroni Anggota DPR RI Dijarah, Punya 1 Mobil Rp14 M, Motor Rp1,6 M |
![]() |
---|
Pesan Kapolres Bone soal Demo: Tolak Ajakan Merusak |
![]() |
---|
Perintah Tegas Prabowo ke Kapolri dan Panglima, Sasaran Pendemo Anarkis |
![]() |
---|
Alasan Said Abdullah PDIP Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus |
![]() |
---|
Karemuddin: DPR RI Makin Jauh dari Rakyat! |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.