TPP ASN Maros 2026 Rp60 Miliar, Turun 5 Persen dari Tahun Lalu

Ringkasan Berita:

• Sekda Maros Andi Davied Syamsuddin menyebut penyesuaian dilakukan demi menjaga kesehatan fiskal dan struktur belanja daerah.
• Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan TPP tetap dibayarkan sesuai aturan dan mendorong ASN menjaga kinerja pelayanan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros menyesuaikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026.

TPP adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan melekat yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, atau kelangkaan profesi.

TPP bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kedisiplinan, dan produktivitas kinerja pegawai.

Sekretaris Daerah Maros Andi Davied Syamsuddin mengatakan, penyesuaian anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah.

“Tahun ini total anggaran TPP ASN sekitar Rp60 miliar," kata Andi Davied Syamsuddin dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Jumat (20/2/2026).

"Memang ada penyesuaian kurang lebih 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, pembayaran TPP ASN Maros tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penilaian TPP didasarkan pada kelas jabatan, beban kerja, serta kondisi kerja masing-masing ASN.

Ia menjelaskan, pengurangan anggaran dipengaruhi kebijakan fiskal dan tingginya beban belanja pegawai dalam struktur APBD.

“Penyesuaian ini bagian dari kebijakan fiskal daerah agar struktur belanja tetap sehat,” jelasnya.

Selain itu,  beban belanja pegawai menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan anggaran.

Meski terjadi penyesuaian, Pemkab Maros memastikan pembayaran TPP tetap berjalan sesuai mekanisme.

"Pemerintah daerah juga berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan kemampuan keuangan daerah," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan penyesuaian TPP merupakan langkah strategis menjaga stabilitas fiskal.