Ternyata 326 Kepala Sekolah SMA-SMK Mundur, Terungkap di RDP DPRD Sulsel

Menurutnya, perbedaan mekanisme tersebut juga berdampak pada status kepegawaian, termasuk adanya catatan atau tidak dalam riwayat ASN.

“Kalau diberhentikan karena pelanggaran berat pasti ada catatan, tapi kalau permintaan sendiri tidak ada catatan,” katanya.

Iqbal mengungkapkan, pihaknya kemudian menyepakati adanya opsi yang diberikan kepada kepala sekolah, yakni memilih untuk mengundurkan diri atau mengikuti proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan bertahap, dimulai dari 128 kepala sekolah pada tahap pertama, dan dilanjutkan sekitar 198 kepala sekolah pada tahap kedua.

“Jadi kami mengharapkan semua sama, kami juga memberikan pilihan kepada teman-teman kepala sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan dan proses pemeriksaan yang melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah.

Ia menyebut, hingga proses penyampaian tersebut dilakukan, tidak terdapat penolakan signifikan dari para kepala sekolah yang terdampak.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan langsung para kepala sekolah yang disebut mengundurkan diri untuk dimintai keterangan.

“Kita mungkin menggunakan waktu lagi. Kita juga mengundang secara hormat untuk hadir para kepala sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi E lainnya, Yariana Somalinggi, menilai fenomena tersebut merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Ia menyebut, banyaknya kepala sekolah yang secara bersamaan atau tiba-tiba mengundurkan diri menjadi perhatian serius dan perlu penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Sulsel.

“Ini baru pertama kalinya terjadi di dunia pendidikan, di mana banyak kepala sekolah tiba-tiba mengundurkan diri,” kata Yariana.

Yariana menegaskan, Dinas Pendidikan Sulsel harus memberikan penjelasan secara transparan agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Sehingga dinas pendidikan wajib memberikan penjelasan dengan transparan,” tambahnya. (*)