Belanja Pegawai Lampaui Batas, Wali Kota Makassar Tegaskan PPPK Tetap Aman

"Kalau di Kota Makassar ini 31,89 persen, hampir ke 32 persen," ungkapnya.

Untuk menekan persentase tersebut, Pemkot Makassar akan berfokus meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satunya melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

"Kalau biayanya tinggi, lawannya adalah penerimaan, pendapatan. Kita harus memaksimalkan pendapatan yang ada di pemerintah kota supaya beban itu menurun," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga akan mengoptimalkan peran perusahaan daerah dalam mendongkrak pendapatan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa harus mengurangi jumlah pegawai.

"Yang kedua, memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh Perusda-Perusda kita untuk membantu menambah pendapatan," kata Munafri.

*Rp1,9 T untuk Belanja Pegawai 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan menyampaikan, posisi belanja pegawai Pemkot Makassar saat ini diangka 31,89 persen. 

Nilainya mencapai Rp1,9 triliun dari Rp 5,17 total APBD Pemkot Makassar 2026.

Gaji PPPK bersumber dari alokasi tersebut. 

Adapun jumlah PPPK Pemkot Makassar sebanyak 12.918.

Terdiri dari PPPK  penuh waktu 6.311 orang, PPPK Paruh Waktu 6.607 orang.

"Itu semua (gaji) bersumber dari APBD," ucap Dakhlan beberapa waktu lalu.

Dakhlan memaparkan, besaran gaji PPPK di Makassar bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalankan.