Guru Besar Hukum Unhas Prof Aminuddin Ilmar Ulas Good Governance Buku 'Kepemerintahan yang Baik'

Guru Besar kelahiran Wajo, Sulsel ini membutuhkan masukan dari penanggap dan peserta untuk menyempurnakan bukunya.

Ia menilai, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua hal penting yang harus dipahami.

Pertama, sejauh mana pemahaman pejabat terhadap konsep good governance. 

Kedua, bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Prof Ilmar menceritakan pengalamannya selama menjadi panitia seleksi (Pansel) calon kepala dinas, banyak bisa menjelaskan apa itu tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsipnya bagaimana.

Namun, ketika calon kepala dinas ditanya bagaimana indikator keterbukaan pemerintahan dan bagaimana itu bisa dilaksanakan, banyak yang tak bisa dipahami.

“Mereka tidak tahu. Jadi, yang dia bisa pahami adalah soal pengertian saja, Oh, ini ada tata kelola, prinsip-prinsipnya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi,” tuturnya.

“Dia bisa tahu efisiensi, tapi dalam tindakan perbuatannya dia tidak efisien sebenarnya. Ini persoalan-persoalan yang saya kira penting untuk kita melihat pada sisi kepemerintahan,” tambahnya.

Olehnya itu, Prof Ilmar menyebut, peran pentingnya adalah kepemimpinan pemerintahan, mulai dari level presiden, gubernur, bupati dan wali kota harus paham penyelenggaraan pemerintahan.

Jika tidak, mereka akan susah mengendalikan.

“Nah, itulah kira-kira gambaran besarnya dari apa yang menjadi  keprihatinan saya kemudian menuangkannya dalam tulisan,” tuturnya.

Ia berharap, banyak masukan untuk perbaikan terhadap buku 126 halaman tersebut, sehingga bisa menyentuh praktik pemerintahan yang baik.

“Saya masih memerlukan banyak masukan, sehingga perbaikan ke depan mungkin analisisnya lebih baik, lebih tajam, dan kemudian bisa menyentuh praktik-praktik yang selama ini memang masih terjadi,” pungkasnya. (*)