Tujuh Lembaga Tolak Pembangunan PSEL di Tamalanrea

"Pembangunan tidak boleh hanya dihitung dengan logika anggaran dan teknokrasi. Ada dimensi sosial yang jauh lebih mahal jika diabaikan. Konflik berkepanjangan dengan warga justru bisa membuat proyek tersendat dan kehilangan legitimasi publik," tegas Asratillah.

Ketua Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI ) Wilayah Sulawesi Selatan, Tasbih Ali menilai bahwa rencana pembangunan PTSL di wilayah Tamalanrea masih menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah masyarakat. 

“Bukan hanya terkait lokasi pembangunan, tetapi juga dampak distribusi pengangkutan sampah yang nantinya akan melewati jalan poros dan kawasan aktivitas masyarakat setiap harinya,” kata Tasbih. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kenyamanan masyarakat sekitar.

Selain itu, kami juga melihat bahwa persoalan sampah tidak akan selesai apabila hanya memindahkan pusat persoalan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 

“Kalau lokasi terlalu jauh dari pusat timbulan sampah, biaya dan dampak distribusinya justru akan lebih,” tambahnya. 

Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Unhas, Engki Fatiawan, menegaskan bahwa pada dasarnya mahasiswa tidak menolak teknologi PSEL sebagai solusi modern.

Namun, penempatan fasilitas tersebut di dekat hunian warga Tamalanrea akan memicu persoalan lingkungan dan sosial yang fatal.

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dekat kawasan hunian masyarakat dapat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan maupun kehidupan sosial warga sekitar.

"Hal yang kita tidak inginkan yaitu dampak lingkungannya, baik dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, serta sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Apalagi proses pengangkutan sampah kita di Makassar masih jauh dari kata layak," tegas Engki Fatiawan, Minggu (17/5/2026).

IMM Unhas juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya yang diprediksi akan memperburuk tata kelola PSEL jika dipaksakan.

IMM Unhas mendesak Pemkot Makassar agar lebih terbuka dalam melakukan kajian lingkungan dan wajib melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Perwakilan dari Republik Hijau, Andi Fauzan, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar tidak abai mendengarkan jeritan penolakan dari warga lokal.

Persoalan PSEL bukan sekadar pemenuhan target infrastruktur, melainkan menyangkut sanitasi dan kebersihan ruang hidup.

"Jika tetap dipaksakan tanpa ruang dialog dan partisipasi publik yang cukup, dikhawatirkan justru memunculkan ketegangan dan konflik horizontal di tengah masyarakat sendiri," terang Andi Fauzan.