Densus 88 Temukan Lima Anak Makassar Terpapar Paham Radikal via Game dan WhatsApp

Ringkasan Berita:

• Dinas PPA Kota Makassar mengungkap lima anak terdeteksi terpapar paham radikal melalui media sosial dan game online. 
• Mayoritas korban merupakan pelajar SMP dari keluarga menengah ke atas yang aktif menggunakan laptop dan gawai.
• Penyebaran paham ekstrem terhadap anak di Makassar menjadi perhatian serius setelah ditemukan lima kasus keterpaparan sejak tahun lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyebaran paham radikal terhadap anak mulai menjadi perhatian serius di Kota Makassar. 

Sedikitnya lima anak di Makassar terdeteksi terpapar pemahaman ekstrem dan radikal melalui media sosial hingga permainan daring (online game).

Kasus tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Makassar, Ita Isdianawa Anwar.

Ita menjelaskan keterlibatan pihaknya dalam penanganan bersama Densus 88 Antiteror.

Kerja sama dengan Densus 88 sudah berlangsung sejak tahun lalu, khususnya dalam penjangkauan kasus yang melibatkan anak-anak.

Operasi dilakukan secara tertutup. 

Baca juga: ICATT, Densus 88, dan Rumah Moderasi Makassar Kolaborasi Tangkal Terorisme

Tim yang turun ke lapangan tidak mengetahui lokasi tujuan sebelum diarahkan langsung oleh aparat.

“Kami biasa janjian ketemu di suatu tempat. Kami jalan tidak tahu alamat di mana karena memang tidak boleh. Sampai di titik tertentu baru diarahkan,” tutur Ita Isdiana Anwar diwawancara di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (13/5/2026) 

Dari hasil operasi yang dilakukan, tercatat ada lima anak di Makassar yang terdeteksi masuk dalam kelompok dengan pemahaman radikal.

Sebagian ditemukan tahun lalu, sementara lainnya teridentifikasi awal tahun ini.

“Yang saya ikuti sampai tahun ini ada dua, jadi total sudah lima,” katanya.

Mayoritas anak yang terpapar berasal dari kalangan pelajar SMP. 

Mereka disebut memiliki kemampuan akademik baik, berasal dari keluarga menengah ke atas, namun cenderung tertutup dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop atau gawai.

“Yang pasti orang tuanya tahu bahwa anaknya sudah masuk ke situ dan anaknya sudah berjanji untuk bertahap keluar,” katanya.

“Kita lihat rata-rata anak SMP yang pintar, menengah ke atas, kemudian memang pribadinya tenang, yang asik saja di depan laptop. Ternyata sudah masuk dalam jaringan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, proses masuknya anak ke dalam kelompok tersebut umumnya bermula dari aktivitas digital sehari-hari, mulai dari media sosial hingga game online.

Menurut dia, pola perekrutan dilakukan secara perlahan dengan memengaruhi cara berpikir anak hingga terjadi perubahan perilaku.

“Jadi mereka terdeteksi mungkin dari media sosial atau games online. Mereka klik sesuatu dan akhirnya masuk dalam grup yang namanya pemahaman teroris atau pemahaman radikal,” jelasnya.

Ia menyebut, terdapat sekitar 28 grup WhatsApp yang menjadi ruang penyebaran pemahaman tersebut. 

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa anak-anak tersebut belum sampai pada tahap melakukan tindakan berbahaya ataupun melanggar hukum seperti kasus-kasus yang ditemukan di Pulau Jawa.

“Di Makassar belum sampai ke tindakan membahayakan. Tapi kalau di Jawa sudah banyak yang ditangkap karena sudah mulai merakit bom,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peran UPTD PPA lebih difokuskan pada proses konseling dan pemulihan psikologis anak maupun keluarga.

Ia juga mengingatkan, penyebaran paham ekstrem terhadap anak dapat berkembang menjadi ancaman serius jika tidak segera ditangani.

Apabila dibiarkan, bukan hal mustahil mereka akan melakukan hal yang sama seperti anak ISIS dulu di Suriah.

Pengawasan orang tua menjadi faktor paling penting dalam mencegah anak terpapar paham menyimpang di ruang digital.

Untuk memperluas pengawasan, pihaknya aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan, sekolah, dan kelompok PKK agar masyarakat lebih berani melapor jika menemukan gejala mencurigakan pada anak. 

“Makanya kami terus roadshow menyampaikan harus berani speak up, berani melapor,” ujarnya.

UPTD PPA Makassar juga memiliki layanan pengaduan digital melalui aplikasi Sakina yang memungkinkan anak melapor secara aman tanpa harus datang langsung ke kantor.

Ia berharap jumlah anak yang terpapar di Makassar tidak bertambah, meski informasi terbaru yang diterima menunjukkan tren kasus serupa mulai meningkat di berbagai daerah.

“Makassar masih di angka lima itu. Mudah-mudahan tidak bertambah, tapi tetap harus hati-hati,” tutupnya. (*)