Turun Langsung Pantau 3 SPPG, Kemenham Sulsel Tekankan Standar Gizi dan Kebersihan

Ringkasan Berita:

• Kemenham Sulsel memantau tiga SPPG di Makassar dan Gowa terkait program MBG.
• SPPG Bantabantaeng dan Sungguminasa 3 dinilai memenuhi standar pelayanan dan kebersihan.
• SPPG Rappocini Tidung 4 ditangguhkan sementara karena fasilitas limbah belum memadai.

TRIBUN-TIMUR.COM — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenham Sulsel) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Senin (11/05).

Pemantauan dilakukan di SPPG Kota Makassar Bantabantaeng, SPPG Kota Makassar Rappocini Tidung 4, serta SPPG Somba Opu Sungguminasa 3.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, sekaligus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia masyarakat sekitar.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa SPPG Bantabantaeng telah menjalankan operasional pelayanan secara baik, tertib, dan terstruktur.

Fasilitas yang mulai beroperasi sejak Juni 2025 tersebut kini melayani lebih dari 3.800 penerima manfaat yang terdiri atas pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita melalui layanan Posyandu.

Tidak hanya itu, SPPG Bantabantaeng juga dinilai berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tiga bak terintegrasi.

Sistem tersebut memungkinkan limbah cair dapur diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke lingkungan, sehingga mampu mencegah pencemaran dan menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.

Sementara itu, di SPPG Somba Opu Sungguminasa 3, tim Kemenham Sulsel meninjau langsung proses pengemasan makanan di area dapur. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut telah memiliki sertifikat laik higiene.

Seluruh petugas tampak menggunakan alat pelindung diri (APD), kondisi ruangan terjaga kebersihannya, serta bahan makanan basah yang digunakan dalam kondisi segar dan habis pakai.

Namun demikian, hasil pemantauan juga menemukan bahwa operasional SPPG Rappocini Tidung 4 untuk sementara ditangguhkan oleh KPPG Makassar. Penangguhan dilakukan karena belum tersedianya infrastruktur pengolahan limbah yang memadai, seperti grease trap dan kolam sedimentasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Kemenham Sulsel menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada masyarakat, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, Kemenham Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memastikan setiap pelaksanaan Program Prioritas Nasional dilaksanakan secara bertanggung jawab, humanis, dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia.