UMI, DKPP RI, dan Unhas Perkuat Etika Demokrasi Lewat Kerja Sama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali menegaskan komitmennya dalam penguatan etika publik, pendidikan demokrasi, dan pembentukan karakter generasi muda.

Komitmen itu ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dan Universitas Hasanuddin.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional yang digelar di Aula Prof Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Senin (11/5/2026).

Ajang tersebut menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Wakil Rektor II UMI, Prof Dr Ir H Zakir Sabara HW, mewakili rektor UMI, menegaskan, kerja sama tersebut bukan sekadar agenda administratif.

Tetapi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan etika, integritas, budaya demokrasi, kesadaran hukum, dan pembentukan karakter generasi muda.

"Demokrasi tidak cukup dijaga hanya dengan aturan dan sistem, tetapi juga harus diperkuat dengan etika, integritas, dan kesadaran moral," ujarnya.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar bukan hanya melahirkan sarjana, tetapi juga menyiapkan generasi yang memiliki amanah, tanggung jawab kebangsaan, dan keberanian menjaga nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan publik.

UMI kata Prof Zakir, juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DKPP RI atas kepercayaan yang diberikan kepada UMI dalam kerja sama tersebut.

Sekaligus, apresiasi kepada Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah kegiatan.

"Kehadiran DKPP RI, Universitas Hasanuddin, dan UMI dalam satu ruang kolaborasi adalah gambaran nyata bagaimana lembaga negara dan perguruan tinggi dapat berjalan bersama membangun kualitas demokrasi Indonesia," jelasnya.

Bagi UMI, lanjut Prof Zakir, penguatan etika demokrasi dan integritas kelembagaan merupakan bagian penting dalam menjaga masa depan bangsa.

Terutama di tengah tantangan era digital, disinformasi, polarisasi sosial, dan krisis kepercayaan publik yang semakin kompleks.

Karena itu, kolaborasi antara kampus dan lembaga negara dinilai menjadi langkah penting dalam memperluas ruang pendidikan kebangsaan yang lebih substantif dan berdampak.

Turut hadir mendampingi Wakil Rektor II UMI, Dekan Fakultas Hukum UMI, Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.