Harga Aspal Terbang Tinggi, Dosen UIN Desak Pemerintah Evaluasi Prioritas Jalan

Ringkasan Berita:

• Dosen UIN Alauddin Nur Syam Aksa mengingatkan kenaikan harga aspal terjadi pasca ditetapkan APBD
• Ia menyebut, Pemprov Sulsel maupun Pemkab/Pemkot saat ini harus mengevaluasi rencana perbaikan jalan
• Mereka perlu menetapkan skala prioritas jalan, menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kenaikan harga aspal mengganggu pengerjaan jalan yang direncanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Sulsel.

Pasalnya, harga aspal melambung tinggi. Kenaikannya mencapai 50 persen.

Hal ini membebani pemerintah. Lantaran anggaran perbaikan jalan dan ruas jalan diperbaiki telah ditetapkan sebelum adanya kenaikan. 

Kekhawatiran muncul, pengerjaan jalan yang telah ditetapkan tak terlaksana keseluruhan. 

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FST UINAM) Nur Syam Aksa mengatakan, kenaikan harga aspal pasti berdampak pada pembiayaan infrastruktur jalan.

Mengingat kenaikan harga aspal terjadi pasca ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, kuantitas jalan yang akan dibangun pasti terdampak. 

“Jadi pasti akan berdampak terutama tingkat kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan apa yang telah direncanakan,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut, Pemprov Sulsel maupun Pemkab/Pemkot saat ini harus mengevaluasi rencana perbaikan jalan. 

Mereka perlu menetapkan skala prioritas jalan, menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. 

“Perlu meninjau kembali skala prioritas yang memungkinkan untuk penyesuaian anggaran yang telah disepakati di APBD 2026,” sebutnya. 

Ada beberapa opsi bisa dilakukan oleh pemerintah agar perbaikan jalan tetap terlaksana. 

Opsi pertama, kata Nur Syam, pemerintah mengerjakan ruas jalan tak keseluruhan. 

Misalnya, di perencanaan perbaikan lima kilometer, tapi karena ada kenaikan harga aspal, perbaikan cuma 2,5 kilometer. 

Hanya saja, opsi ini tak efektif. Bisa saja jalan telah diperbaiki sebelumnya sudah rusak lagi ketika dikerjakan lanjutannya. 

Opsi kedua, sambung dia, memangkas ruas jalan yang telah direncanakan.

Pemerintah memprioritaskan jalan yang benar-benar mendesak untuk ditangani. 

Apalagi, kalau ruas jalan tersebut menjadi akses penting roda perekonomian masyarakat. 

Misalnya, dalam perencanaan ada lima ruas jalan bakal dibenahi, kini dikurangi menjadi tiga sesuai kemampuan anggaran. 

“Kita tak bisa mengelak dengan kenaikan harga aspal. Jadi evaluasi kembali menentukan skala prioritas dari ruas jalan yang direncanakan tahun 2026,” tuturnya. 

Nur Syam menyarankan, pemerintah perlu mengikuti negara-negara maju yang mengimplementasikan teknologi untuk mengubah limbah, terutama plastik dan sampah organik, menjadi campuran aspal jalan. 

Ia menilai, langkah pemanfaatan limbah untuk bahan baku jalan perlu mulai dipikirkan sejak sekarang. 

Pasalnya, harga aspal diperkirakan akan terus dipengaruhi kondisi pasar global.

“Untuk jangka panjang, dengan melihat kondisi seperti ini bahwa harga aspal akan dipengaruhi harga global, memang sejak dini kita perlu memikirkan hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, tingginya jumlah sampah di Indonesia juga dinilai menjadi alasan kuat untuk mulai mengembangkan teknologi daur ulang limbah bagi kebutuhan infrastruktur.

“Apalagi tingkat timbulan sampah kita cukup besar, terutama sampah plastik dan ban bekas. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku jalan,” tuturnya.

Menurutnya, dari sisi penggunaan, Indonesia sebenarnya sudah cukup siap menerapkan konsep tersebut. 

Namun, tantangan terbesar masih berada pada aspek pengetahuan dan teknologi.

“Dari sisi SDM dan teknologi ini perlu ditingkatkan,” ucapnya.  (*)