Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harga Aspal Terbang Tinggi, Dosen UIN Desak Pemerintah Evaluasi Prioritas Jalan

Nur Syam Aksa mengatakan kenaikan harga aspal pasti berdampak pada pembiayaan infrastruktur jalan

Tayang:
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Ari Maryadi
Tribun-timur.com/Rachmat Ariadi
HARGA ASPAL - Kolase foto Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FST UINAM) Nur Syam Aksa (kiri) dan jalan rusak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Ringkasan Berita:
  • Dosen UIN Alauddin Nur Syam Aksa mengingatkan kenaikan harga aspal terjadi pasca ditetapkan APBD
  • Ia menyebut, Pemprov Sulsel maupun Pemkab/Pemkot saat ini harus mengevaluasi rencana perbaikan jalan
  • Mereka perlu menetapkan skala prioritas jalan, menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kenaikan harga aspal mengganggu pengerjaan jalan yang direncanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Sulsel.

Pasalnya, harga aspal melambung tinggi. Kenaikannya mencapai 50 persen.

Hal ini membebani pemerintah. Lantaran anggaran perbaikan jalan dan ruas jalan diperbaiki telah ditetapkan sebelum adanya kenaikan. 

Kekhawatiran muncul, pengerjaan jalan yang telah ditetapkan tak terlaksana keseluruhan. 

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FST UINAM) Nur Syam Aksa mengatakan, kenaikan harga aspal pasti berdampak pada pembiayaan infrastruktur jalan.

Mengingat kenaikan harga aspal terjadi pasca ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, kuantitas jalan yang akan dibangun pasti terdampak. 

“Jadi pasti akan berdampak terutama tingkat kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan apa yang telah direncanakan,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut, Pemprov Sulsel maupun Pemkab/Pemkot saat ini harus mengevaluasi rencana perbaikan jalan

Mereka perlu menetapkan skala prioritas jalan, menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. 

“Perlu meninjau kembali skala prioritas yang memungkinkan untuk penyesuaian anggaran yang telah disepakati di APBD 2026,” sebutnya. 

Ada beberapa opsi bisa dilakukan oleh pemerintah agar perbaikan jalan tetap terlaksana. 

Opsi pertama, kata Nur Syam, pemerintah mengerjakan ruas jalan tak keseluruhan. 

Misalnya, di perencanaan perbaikan lima kilometer, tapi karena ada kenaikan harga aspal, perbaikan cuma 2,5 kilometer. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved