Mensos Gus Ipul Minta Data Penerima Bansos Diperbaharui Tiap 3 Bulan

"Sudah fokus kita di desil 1, desil 2. Kalau masih ada alokasinya naikin desil 3. Nanti gitu kalau datanya sudah solid. Kalau desil 3 alokasi anggaranya masih ada, naikkan lagi. Karena kemudian targeted," jelasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel Abdul Malik Faisal menegaskan bahwa penentuan status kesejahteraan masyarakat sepenuhnya mengacu pada data nasional.

Pemeringkatan kesejahteraan masyarakat atau desil mengacu pada data BPS

“Fakta saat ini, yang menentukan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat atau desil itu BPS dan ditetapkan dalam DTSEN,” ujar Abdul Malik Faisal kepada Tribun-Timur.com.

Ia menerangkan Kemensos menetapkan calon penerima bantuan sosial berdasarkan data tersebut lalu termuat DTSEN.

Desil menjadi sistem pemeringkatan atau pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam DTSEN .

Terdapat 10 kategori,  desil 1 mewakili kelompok paling miskin atautidak mampu dan desil 10 paling sejahtera.

Abdul Malik pun menjelaskan Kemensos memberikan bantuan kepada penerima yang berhak pada desil 1-5.

"Kalau Kemensos Memberikan Bantuan kepada Penerima yang tidak terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 sampai 5, berarti penerima tidak sesuai persyaratan sebagai orang tidak kurang mampu dan tidak tepat sasaran. Hal tersebut akan berakibat timbulnya kerugian negara kalau diperiksa oleh BPK RI," tegasnya.

Pemuktahiran DTSEN diawal 2026 ini pun yang menghebohkan warga.

Sebab banyak warga yang merasa masih belum mampu, namun telah keluar dari syarat ketentuan penerima PBI berdasarkan desil.

Hal ini kemudian membuat banyak warga kaget terhadap berlakunya SK Menteri Sosial No.3/HUK/2026 

Ada sejumlah penyebab nonaktifnya PBI. Mulai dari data penerima yang sudah tidak lagi ditemukan dalam DTSEN yang bersifat dinamis terupdate tiap tiga bulan. 

Maupun peserta sudah berada pada desil 6 - 10 berdasarkan verifikasi baru kemensos.

Sedangkan bantuan BPJS PBI hanya diprioritaskan ke masyarakat pada desil 1-5.

Abdul Malik Faisal mengatakan pemerintah pusat telah bersepakat menanggung pembayaran BPJS PBI sembari pemuktahiran data. 

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz