Tuk Melintas dalam Kota di Luar Jam Operasional Jadi Sorotan DPRD Makassar

 “Banyak truk parkir di bahu jalan untuk bongkar muat barang, bahkan sampai memakan setengah badan jalan. Ini jelas mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan,” kata dia.

Menurutnya, aktivitas tersebut sering kali berkedok ekspedisi, padahal faktanya merupakan kegiatan pergudangan di dalam kota yang tidak sesuai peruntukan.

 Keberadaan truk dengan tonase besar juga mempercepat kerusakan jalan yang sebenarnya tidak dirancang untuk menahan beban berat.

 “Jalan cepat rusak karena dilalui kendaraan dengan tonase yang tidak sesuai. Ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Basdir menjelaskan bahwa Perda yang tengah disusun akan mengatur secara tegas penataan pergudangan dan aktivitas distribusi barang di dalam kota, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar.

“Kalau Perda ini sudah berlaku, akan ada sanksi tegas. Mulai dari pencabutan izin sementara hingga pencabutan izin permanen bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan,” jelasnya.

 Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penataan aktivitas pergudangan menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Menurut Munafri, keberadaan gudang di kawasan permukiman memicu berbagai persoalan.

Mulai kemacetan hingga keresahan masyarakat akibat aktivitas logistik.

"Gudang dalam kota ini harus kita tertibkan secara serius," katanya.

Munafri mengungkapkan, masih banyak aktivitas pergudangan yang luput dari pengawasan.

Ia menyebut sejumlah gudang beroperasi tanpa pengawasan administratif yang jelas.

"Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut ketertiban kota," tegasnya.

Salah satu sorotan utama yakni parkir liar kendaraan logistik.

Ia menyebut kendaraan ekspedisi kerap parkir di badan jalan hingga lorong warga.